Kuota CPNS Terbatas, Badung Kekurangan 300 Guru

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung masih kekurangan 300 tenaga pengajar akibat banyaknya guru pensiun setiap tahunnya. Kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi lantaran kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari pemerintah pusat masih terbatas.

"Rata-rata pensiun di Badung 30 orang, kemudian ada yang naik menjadi kepala sekolah. Otomatis kan kosong juga posisi gurunya. Pengajuan formasi CPNS yang kami dapat sekitar 170-an, padahal kekurangan kami harusnya sampai 300," kata Kepala Disdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana, Rabu (22/7/2026).

Minimnya pendaftar yang berhasil terserap dalam seleksi CPNS guru tersebut salah satunya disebabkan ketatnya kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Tidak semua lulusan sarjana pendidikan dapat secara otomatis melamar karena adanya ketentuan wajib memiliki sertifikat pendidik.

"Karena 170 itu tidak semua (lulusan) S.Pd bisa ikut, tetapi syaratnya harus S.Pd yang sudah sertifikasi guru. Kalau yang fresh graduate atau yang baru, yang belum sertifikasi, ya belum bisa ikut, pasti ndak lulus," ujar Dwipayana.

Kondisi menjadi kian dilematis karena Disdikpora di daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan para guru purna tugas. Kebijakan pusat itu membatasi ruang gerak Disdikpora dalam menambah personel guru di sekolah-sekolah negeri.

"Kami tidak boleh mengangkat tenaga non-ASN baik yang bersumber dari APBD maupun APBN karena perintahnya jelas sekali. Kalau kami menambahkan SK, bisa menyalahi aturan," tutur Dwipayana.

Untuk mengatasi persoalan itu, Disdikpora Badung berencana menjalin koordinasi intensif bersama jajaran DPRD Badung guna berkonsultasi langsung ke pemerintah pusat. Langkah ini ditempuh agar pemerintah pusat memahami kondisi riil kebutuhan tenaga pendidik di daerah dan dapat memberikan solusi atas krisis guru tersebut.