.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung resmi memulai penyaluran program beasiswa Nak Badung pada tahun ajaran baru 2026 ini. Peluncuran program jaminan pendidikan komprehensif ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan 28 perguruan tinggi terkait.
Langkah strategis ini diambil dengan mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar hingga Rp 60 miliar setiap tahun untuk membiayai beasiswa perguruan tinggi dan biaya sekolah tingkat SMA/sederajat. Langkah tersebut menjadi bentuk intervensi langsung jaminan pendidikan bagi warga Badung, meskipun secara regulasi pengelolaan jenjang pendidikan menengah atas dan tinggi sebenarnya berada di luar wewenang Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan baru untuk beasiswa, ini kami batasi. Kalau tidak salah kuotanya sampai 450 mahasiswa," kata Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa seusai membuka Badung Education Fair (BEF) 2026 dan peluncuran program Beasiswa Nak Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (9/6/2026).
Program investasi sumber daya manusia (SDM) yang dimulai pada tahun ajaran baru 2026 ini menyasar masyarakat umum, anak didik berprestasi, masyarakat kurang mampu, kalangan petani, hingga pemenuhan kearifan lokal. Penyaluran beasiswa ini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk skema utama, yakni rumpun program motivasi untuk jenjang SMA/sederajat dan rumpun program afirmasi untuk jenjang sarjana (S1).
"Mudah-mudahan dengan pemberian beasiswa ini, memang akan lebih banyak pemerintah memberikan akses kepada masyarakat Badung untuk prinsip-prinsip keadilan, di mana masyarakat yang tidak mampu pun juga akan bisa mengikuti sekolah SMA termasuk pula kelanjutannya kepada jenjang perguruan tinggi," tegas Adi.
Demi menyukseskan program jaminan pendidikan komprehensif ini, Pemkab Badung memperkuat sinergi lintas institusi melalui komitmen legalitas formal. Pada momentum pembukaan BEF 2026, Bupati Badung menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi serta menyepakati kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali selaku pemegang wewenang pendidikan menengah atas.
"Ya, kami sudah mulai penerimaan mahasiswa baru ini. Nanti kalau siswa sudah diterima, dia laporkan ke kami. Makanya kami undang beberapa perguruan tinggi, nanti dari perguruan tinggi juga bisa melaporkan ke kami juga, berapa anak-anak Badung yang memang berhak untuk mendapatkan beasiswa," jelasnya.
Pemkab Badung juga menerapkan pembatasan durasi masa studi dan pengawasan ketat terhadap prestasi akademik penerima bantuan untuk menjaga akuntabilitas program afirmasi perguruan tinggi. Mahasiswa penerima dana jaminan dibatasi hingga maksimal 8 semester atau 4 tahun masa kuliah, namun mereka dijanjikan insentif tambahan berupa bantuan biaya wisuda kelak.
"Ada batasnya, sampai 8 semester, kalau anak-anak ini mampu memenuhi, maksimal 8 semester atau mungkin 7 semester, dia berhak dapatkan ini dan termasuk ada tambahan akan mendapatkan bantuan wisuda nantinya. Tapi kalau yang melebihi, tidak dapat lagi begitu, ini tujuannya motivasi kan semangat di sini untuk kecepatan-kecepatan dia, dan tidak dia main-main kuliahnya itu," tegas Adi Arnawa.
Mengenai rincian cakupan komponen pembiayaan jaminan, setiap penerima manfaat dari masing-masing tingkat pendidikan akan menerima besaran bantuan dana yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan operasional pendidikan. Pemkab Badung menanggung penuh biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan pakaian seragam bagi siswa SMA, sedangkan mahasiswa S1 mendapatkan tanggungan uang kuliah tunggal (UKT), biaya hidup bulanan, prasarana belajar, hingga fasilitas pengadaan laptop sesuai standar harga daerah.
"Ini kan tergantung ya, yang jelas kami memberikan standarnya untuk uang kuliah tunggal, SPP-nya, termasuk kalau untuk anak SMA itu kami berikan seragamnya, begitu dan beberapa sarana-sarana juga. Sedangkan untuk yang afirmasi untuk perguruan tinggi kita berikan UKT-nya, SPP-nya, juga termasuk biaya hidupnya, termasuk sarana-prasarananya, termasuk juga di dalamnya ada laptop," urai Adi Arnawa.
Beri Beasiswa Khusus Anak Difabel
Adi Arnawa juga menginstruksikan jajaran sekretariat daerah untuk merumuskan formulasi kebijakan jaminan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Beasiswa diberikan secara akumulatif bersama program bansos tunai berjalan.
"Termasuk tadi juga saya langsung respons, saya perintahkan Pak Sekda untuk memikirkan juga bagi anak-anak Badung yang dalam kondisi berkebutuhan khusus, juga diberikan beasiswa dari jenjang sekolah-sekolahnya. Apakah itu memang mungkin SMA-nya, termasuk mungkin kalau ada yang ke perguruan tinggi kami akan fasilitasi, di samping memang kita berikan program bantuan difabel kan Rp 1 juta per bulan itu kita berikan," ucap politikus PDIP itu.
Proses penyaringan seluruh kandidat penerima beasiswa dipastikan akan melewati mekanisme administrasi berkas berlapis guna mengantisipasi kekeliruan pembagian jaminan di lapangan. Tim verifikator khusus bentukan pemerintah daerah dijadwalkan turun langsung untuk memastikan keabsahan profil ekonomi pemohon, terutama dalam membuktikan validitas kepemilikan lahan produktif aktif bagi pemohon dari klaster anak petani.
"Verifikator inilah yang akan melakukan verifikasi ke lapangan, apa benar yang bersangkutan layak. Yang jelas memang dari kriteria itu kan ada: pertama memang masyarakat yang kurang mampu, yang kedua adalah masyarakat petani, masyarakat petani ini akan beasiswa ini tujuan kami adalah kami memberikan penghargaan bagi masyarakat petani agar petani-petani Badung ini fokus untuk memproduksi pangan ini," pungkas Adi Arnawa.
Adi Buka Suara Soal Instruksi Bangun Sekolah Rakyat
Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh kepala daerah di Bali membangun Sekolah Rakyat khusus warga miskin direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Meski daerah terkaya di Bali ini sudah mandiri meluncurkan program biaya sekolah gratis hingga kuliah gratis, pemda menegaskan tidak akan menutup diri dan siap mengkaji program pusat tersebut.
"Tentu kami akan kaji dulu ya, ini kan program pemerintah pusat, saya kira pemerintah pusat tujuannya juga bagus, benar ini. Itu kami akan pertimbangkan, ini kan ada satu perbedaan? Perbedaan kalau sekolah rakyat ini kan sudah disiapkan semuanya dari, kalau tidak salah, asramanya juga, termasuk semuanya," kata Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa usai membuka Badung Education Fair (BEF) 2026 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (9/6/2026).
Respons eksekutif daerah ini didasari adanya diferensiasi fasilitas kedinasan yang ditawarkan oleh program pusat untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut. Kehadiran skema Sekolah Rakyat dinilai tidak akan tumpang tindih dengan jaminan pendidikan gratis eksisting Pemkab Badung, melainkan menjadi pelengkap karena mengusung konsep pemondokan atau asrama terpadu bagi seluruh peserta didik yang belum diadopsi penuh oleh pemerintah daerah.
"Nah, kami belum sampai ke sana, tapi saya melihat ini bagus ini, juga perlu kami dukung ke depan. Tentu pasti akan saya lihat nanti di mana kira-kira kami akan siapkan, atau mungkin nanti arahan pemerintah pusat masing-masing kabupaten harus menyiapkan sekolah rakyat ya, itu kami akan dukung," jelas Adi Arnawa.
(nor/nor)
