.webp)
Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia (ADPSI) ke-II menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bali, Senin (29/6/2026). Forum ini mengusung tema Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua ADPSI, Buky Wibawa Karya Guna, mengatakan Rakernas tahun ini membahas sejumlah isu strategis yang dinilai penting bagi daerah.
"Tema ini dipilih karena penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Buky dalam pidatonya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, penguatan fiskal daerah diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan iklim investasi, serta optimalisasi potensi daerah.
"Serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, isu strategis lain yang dibahas adalah sinergi eksekutif dan legislatif, baik di pusat maupun daerah, dalam optimalisasi pendapatan daerah.
"Kami berharap seluruh rangkaian pembahasan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan. Sehingga mampu menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," beber Ketua DPRD Jawa Barat itu.
Sinergi Pusat-Daerah
Sekretaris Jenderal ADPSI, Fahmi Hakim, mengatakan Rakernas menjadi ruang bagi anggota dewan di daerah untuk menyampaikan berbagai isu strategis. Salah satunya, kata dia, termasuk kemungkinan membahas kasus kematian Dokter Icha.
"Ya tentunya saya katakan tadi kami hari ini dalam Rakornas ini akan memberikan ruang kepada seluruh ketua-ketua DPR yang ada di daerah. Apa-apa yang menjadi isu-isu strategis termasuk tadi yang terjadi dokter di sana, tentu ini menjadi salah satu bagian yang nanti akan kami konsolidasikan bersama," kata Fahmi saat konferensi pers Rakernas ADPSI ke-II di Sanur, Denpasar, Senin (29/6/2026).
Ia menambahkan, hasil Rakernas nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi ADPSI sebagai penguatan peran DPRD dalam pembangunan nasional.
Aksi Sosial dan Lingkungan
Selain pembahasan isu strategis, Rakernas ADPSI ke-II juga diisi sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon, pelayanan kesehatan gratis, serta penyerahan bibit tanaman produktif. Kegiatan ini disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan memperkuat semangat gotong-royong dalam pembangunan yang berkelanjutan," ujar Buky.
Ia juga berharap Rakernas ini dapat melahirkan rekomendasi yang memperkuat kebijakan fiskal dan pemberdayaan di pusat maupun daerah.
Isu Lain dan Pembahasan Kasus
Fahmi menegaskan, forum Rakernas juga membuka ruang untuk membahas berbagai persoalan daerah lainnya, termasuk isu yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu, Buky menyinggung kemungkinan pembahasan terkait peraturan daerah yang kerap tumpang tindih dengan aturan pemerintah pusat.
Sinkronisasi Perda dengan Program Pusat
Menurut Buky, diperlukan sinkronisasi agar kebijakan di daerah sejalan dengan program prioritas nasional.
"Karena di daerah seringkali juga banyak perda, tetapi mungkin harus disinkronkan dengan program-program terutama program prioritas pemerintah pusat, sehingga program nasional itu bisa selaras, benang merahnya itu sampai ke daerah," jelas Buky.
Rakernas ADPSI tahun ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra.
(dpw/dpw)
