.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tetap akan memanfaatkan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,03 triliun yang pengadaannya kini disorot dalam kasus dugaan mark-up. BGN menegaskan seluruh barang yang sudah dibeli menggunakan anggaran negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan prinsip tersebut berlaku untuk seluruh pengadaan yang telah dilakukan pada 2025. Selain motor listrik, barang lain seperti laptop, kaos kaki, hingga kamera pengawas (CCTV) yang sudah terlanjur dibeli juga akan tetap digunakan.
"Secara keseluruhan bukan cuma motor, semua yang sudah dibelanjakan di 2025, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan," ujar Agustina di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026), dikutip detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Agustina, BGN kini melakukan penyisiran ketat terhadap anggaran 2026 agar tidak terjadi pengadaan barang yang memiliki fungsi serupa dengan barang yang sudah dibeli pada tahun sebelumnya.
"Nah itu salah satu cara juga 2026. Kami sisir anggaranya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang 'No itu nggak ada lagi di 2026.' Lihat dulu terutama untuk IT, saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai kalau masih kurang kita lengkapi," jelas Agustina.
Ia menegaskan pemanfaatan barang yang telah dibeli menjadi keharusan karena dana negara sudah terlanjur dikeluarkan.
"Secara umum, saya nggak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa enggak, tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya," sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkapkan pengadaan motor listrik saat Dadan Hindayana menjabat Kepala BGN mencapai 21.801 unit dengan nilai anggaran Rp 1,03 triliun.
Dari hasil pemeriksaan, Kejaksaan Agung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan markup dalam proyek tersebut. Dudung juga mengungkapkan motor listrik yang sudah dibayar itu belum seluruhnya selesai diproduksi dan masih dalam tahap perakitan.
"Ini totalnya Rp 1,03 triliun anggarannya. Nah, kemudian setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama ya," sebut Dudung di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Dudung, terdapat selisih nilai yang diduga berasal dari praktik markup dalam pengadaan tersebut.
"Ada selisih diperkirakan sekitar Rp 200 M ya. Berbeda kalau BPK ngitungnya Rp 400 M. Ya ada markup. Ya ini mudah-mudahan proses hukumnya segera cepat ya," lanjut Dudung.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)
