.webp)
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) harus satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). PT DSI adalah badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus anak usaha dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.
Prabowo mengungkapkan harga sejumlah komoditas Indonesia selama ini banyak ditentukan pihak luar dan sebagian keuntungan SDA mengalir ke luar negeri. Berangkat dari alasan itu, pemerintah mengatur tata kelola ekspor SDA agar nilai ekonomi yang dihasilkan lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Langkah tersebut juga diharapkan dapat menutupi kebocoran penerimaan negara yang besar.
"Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," ujar Prabowo dalam upacara Hari Lahir Pancasila yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/6/2026) dilansir dari detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, PT DSI merupakan entitas usaha yang akan mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA. Pembentukannya menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui BUMN terbit.
PP ini dibentuk dengan tujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Lewat kebijakan ini, ekspor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit, batu bara hingga fero alloy wajib dilakukan melalui PT DSI.
Pemerintah juga akan memperkuat hilirisasi industri dan pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat kekayaan alam lebih besar dirasakan masyarakat Indonesia. Pasalnya, kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prabowo menambahkan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak, akses pupuk bagi petani hingga kesempatan kerja dan penghasilan yang layak bagi pekerja.
"Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(hsa/hsa)
