.webp)
Dinas Kependidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar mengungkapkan krisis guru Agama Hindu dan Bahasa Bali. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikpora Kota Denpasar Ida Ayu Putu Mirah Ulantari mengungkapkan faktor utama kondisi itu adalah aturan pusat soal syarat pengangkatan guru jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan melampirkan Sertifikat Pendidik (PPG Prajabatan) bagi pelamar umum.
"Betul, saat ini Denpasar kekurangan guru. Harus ada Sertifikat Pendidik (PPG Prajab), itu jadi menyulitkan. Karena memang belum ada lulusan S1 Agama Hindu dan Bahasa Bali yang punya sertifikat itu," ujar Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikpora Kota Denpasar Ida Ayu Putu Mirah Ulantari ketika diwawancarai detikBali, Jumat (1/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disdikpora Kota Denpasar mengupayakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditujukan untuk pemenuhan guru. "Kami sangat berharap guru honorer mengikuti seleksi ini dan banyak yang lolos," imbuh Ulantari.
Dia menyebutkan peluang lolos bagi guru honorer cukup tinggi, terutama karena persyaratan seleksi tidak mempertimbangkan masa kerja. Oleh karena itu, Disdikpora Kota Denpasar mengharapkan partisipasi menyeluruh dari para guru honorer.
Guru Pensiun Dijadikan Honorer
Salah satu sekolah yang krisis guru Agama Hindu adalah SMP Negeri (SMPN) 14 Denpasar. Salah satu upaya menyiasati adalah guru agama yang telah pensiun terpaksa dilibatkan kembali sebagai guru honorer untuk mengajar.
"Guru agama di sekolah saya, SMPN 14, kemarin baru pensiun. Kami masih menggunakan beliau selaku guru honorer. Guru lain juga susah," tutur Kepala SMPN 14 Denpasar I Komang Agus Ugrasena, Kamis (30/4/2026).
Ugrasena turut menyebutkan beberapa guru lain yang dijadwalkan pensiun per tahun 2026 mulai dari guru matematika, ilmu pengetahuan sosial (IPS), ilmu pengetahuan alam (IPA), hingga seni budaya. Ia juga menyoroti tantangan dalam mencari pengganti, mengingat adanya sejumlah aturan yang harus dipatuhi.
Ugrasena mengaku lebih mengkhawatirkan ketidakpastian sumber dana komite, "Sekarang mau mencari pengganti di mana? Sekarang pengangkatan tidak diizinkan menggunakan dana BOS. Jadinya kami pakai dana komite, sedangkan komite itu kan tidak wajib," tutur Ugrasena.
"Nggak hanya guru, kita juga butuh tenaga lain. Dulu saya butuh 6, CS 2, tukang kebun 2, jadi 10. Ideal gaji Denpasar berapa kira-kira, tergantung dana yang kita punya, anggap semuanya Rp 2 juta, dikali 10 sudah 20 juta, dikali 12, lumayan jadinya" jelas Ugrasena.
Pemasukan dana komite yang tidak stabil membuat jumlah gaji guru maupun pegawai honorer lainnya menjadi dipangkas. SMPN 14 Denpasar berusaha untuk menjaga stabilitas gaji yang diterima.
"Jadi kita hitung biasanya antara Rp 2 juta - 2,2 juta. Karena teman-teman honorer di sini kan sudah seperti keluarga. Kalau tiba-tiba kami tidak ada dana lebih, kami minta maaf, mungkin dirapel atau ada penurunan," terang Ugrasena.
Ugrasena menambahkan harapan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan terkait pengangkatan pekerja paruh waktu hingga pemanfaatan dana BOS untuk mendukung pembayaran gaji.
"Jadi guru sangat diperlukan, kalau bisa dari pemerintah kembali merekrut PPPK dan kalau bisa diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk support pembiayaan. Dulu maksimalnya 30 atau 50 persen lalu dipangkas jadi 20 persen kan, jadi itulah yang membuat guru-guru honorer dilepaskan ke komite," urai Ugrasena.
(hsa/hsa)
