Rencana Penutupan Banyak Prodi Dikritik, Kampus Bukan Lembaga Pelatihan Kerja

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengkritik keras rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan kerja. Indra menyebut hal itu sebagai "genosida intelektual" yang justru dilakukan menjelang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei.

"Kebijakan ini menyimpan risiko besar jika tidak didasari oleh nalar kebijakan yang utuh," ujar Indra dalam siaran pers yang diterima detikBali, Senin (27/4/2026).

Indra mengamini penyelarasan antara kampus dengan dunia kerja adalah keniscayaan. Hal itu juga sesuai dengan referensi global dari McKinsey Global Institute maupun World Economic Forum mengenai disrupsi pekerjaan. Namun, Indra menggugat basis pengambilan keputusan pemerintah.

"Pertanyaannya, apakah ada kajian akademis yang transparan untuk menentukan prodi mana yang layak ditutup?" tanya pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia itu.

Menurutnya, tanpa kriteria yang jelas, penutupan prodi hanya akan didasarkan pada 'perasaan' atau selera birokrasi sesaat. Ia khawatir kebijakan ini akan tergelincir menjadi instrumen persaingan tidak sehat antarkampus dalam memperebutkan mahasiswa, ketimbang sebuah perbaikan mutu.

Selanjutnya, Indra juga mempertanyakan keberadaan Peta Jalan Talenta 2045 yang seharusnya menjadi kompas utama. "Bagaimana mungkin pemerintah menutup pintu-pintu ilmu tanpa tahu rumah industri apa yang ingin dibangun 20 tahun ke depan?" sodok Indra.

Ia menegaskan perencanaan tenaga kerja tidak bisa dikerjakan sendirian oleh satu kementerian. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral untuk menentukan industri apa yang akan dikembangkan dan kompetensi apa yang diperlukan. Tanpa peta jalan ini, langkah menutup prodi tak ubahnya seperti menebang pohon tanpa rencana penanaman kembali.

Dalam perspektif humaniora, Indra menyoroti kegagalan pemerintah dalam membedakan antara sisi supply (pasokan) dan demand (permintaan). Ia mengambil contoh bidang Biologi Maritim-sebuah disiplin ilmu yang seharusnya menjadi mahkota di negara kepulauan seperti Indonesia.

"Bisa saja kampus membuka prodi ini, tapi lulusannya mau bekerja di mana jika ekosistem penyerapannya tidak disiapkan negara?" ungkapnya.

Bagi Indra, banyak prodi yang dianggap "tidak relevan" sebenarnya hanya menjadi korban dari ketiadaan visi industri pemerintah. Menutup prodi karena lulusannya tidak terserap kerja-sementara industrinya tidak dibangun-adalah sebuah kesalahan logika yang fatal.

Indra juga menyoroti pergeseran peran perguruan tinggi yang kini ditarik paksa menjadi lembaga pelatihan kerja. Padahal, mandat konstitusi, sesuai Pasal 31 ayat 5 UUD 1945, perguruan tinggi adalah tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban.

"Kemendiktisaintek harus berhenti memandang kampus sebagai pabrik buruh," tegas Indra.

"Jika kita hanya melatih orang menjadi pekerja, mereka akan segera digantikan oleh mesin atau teknologi. Seharusnya kurikulum kita mendorong manusia menjadi pencipta," tambahnya.

Menurut Indra, penutupan prodi tanpa reformasi substansi hanya akan melahirkan pengangguran baru yang gagap inovasi. Pendidikan adalah investasi peradaban, bukan sekadar komoditas pasar. "Jangan sampai ambisi mengejar statistik siap kerja justru membunuh benih-benih inovasi yang seharusnya tumbuh dari kebebasan akademik di perguruan tinggi," tandasnya.