detikBali

Cakupan Masih Rendah, BBPOM Mulai Intervensi 13 Sekolah di Denpasar

Terpopuler Koleksi Pilihan

Cakupan Masih Rendah, BBPOM Mulai Intervensi 13 Sekolah di Denpasar


Maria Christabel DK - detikBali

Acara Pembukaan Advokasi Kelembagaan Keamanan Pangan Terpadu di Gedung Wanita Shanti Graha, (22/4/2026).
Acara Pembukaan Advokasi Kelembagaan Keamanan Pangan Terpadu di Gedung Wanita Shanti Graha, Rabu (22/4/2026). (Foto: Maria Christabel DK/detikBali)
Denpasar -

Cakupan intervensi keamanan pangan di Bali dan Denpasar masih rendah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar kini mulai melakukan intervensi perdana dengan menyasar 13 sekolah.

Sebanyak 13 sekolah itu terdiri dari 7 SD, 4 SMP, dan 2 SMA.

Program intervensi ini merupakan prioritas BBPOM yang mencakup sekolah (Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan), desa (Desa Pangan Aman), dan pasar (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Intervensi ini berkaitan dengan anggaran ya. Jadi di tingkat provinsi, jadi wilayah kami seluruh kabupaten/kota, jadi bertahap. Beberapa program memang sudah dijalankan, cuma intervensi penuh melalui tahapan-tahapan itu memang baru dilaksanakan tahun ini," tutur Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBPOM Denpasar Made Ery Bahari Hantana dalam acara Pembukaan Advokasi Kelembagaan Keamanan Pangan Terpadu di Denpasar, Rabu (22/4/2026).

ADVERTISEMENT

Selain itu, Hantana menyebutkan program untuk sekolah tahun ini akan melibatkan 30 sekolah lain pada tahap intervensi kedua yang berfokus pada edukasi.

Selain sekolah, tiga desa/kelurahan yang turut menjadi sasaran program yaitu Desa Sumerta Kelod, Sidakarya, Padangsambian Klod, serta Kelurahan Peguyangan. Program pasar juga menargetkan Pasar Padangsambian.

"Kami hanya berkesempatan untuk menyasar satu pasar saja setiap tahun. Tahun ini Pasar Padangsambian. Tetapi nanti pasar lain tetap penbinaan," jelas Hantana.

Berdasarkan data hingga 2025 di Bali dan Kota Denpasar, cakupan intervensi BBPOM masih terbilang rendah. Di tingkat provinsi, intervensi mencakup 12 persen desa, 3,71 persen sekolah, dan 3,6 persen pasar. Sementara di Kota Denpasar, cakupan mencapai 12 persen desa, 0 persen sekolah, dan 3,03 persen pasar.

"Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami sempat audiensi dengan Pak Wakil dan Kepala Dinas terkait. Kemudian kita susun, kalau di desa tentu saja dengan PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) ya, Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Disdikpora (Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga) juga, kita juga pemerataan, kita harapkan dari kecamatan ada keterwakilan juga. Intervensi sepenuhnya masih terkait dengan waktu dan anggaran," terang Hantana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menuturkan pentingnya peran tiga entitas, yakni pasar, desa, dan sekolah, sebagai motor penggerak dalam sosialisasi, edukasi, dan pendampingan untuk mewujudkan keamanan pangan.

"Kalau pangannya aman itu masyarakatnya jadi sehat. Semoga masyarakat semakin sadar akan menyajikan konsumsi di level aman. Mulai dari penyediaan bahan, produksi, sampai distribusinya, dan akhirnya dikonsumsi masyarakat dalam keadaan aman," jelas Eddy Mulya.

Eddy Mulya juga menegaskan pemantauan perlu dilakukan, terutama pada layanan makanan online, termasuk produk yang secara mandiri diedarkan ke seluruh wilayah Denpasar.




(dpw/dpw)










Hide Ads