.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo angkat bicara terkait kelanjutan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek strategis ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2031.
Dilansir detikFinance, Dody menyebut pemerintah saat ini tengah merancang skema investasi yang lebih menarik agar proyek tersebut diminati investor. Salah satu langkahnya adalah menyesuaikan pembagian ruas jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, tidak semua jalur akan dibangun sebagai jalan tol. Hanya segmen yang memiliki potensi lalu lintas tinggi dan dinilai layak secara finansial yang akan dijadikan tol, sementara sisanya akan tetap berupa jalan nasional.
"Kami kerjakan di Gilimanuk-Mengwi, kan akhirnya kami potong tuh. Gilimanuk-Mengwi itu seingat saya tidak seluruh ruas jalan kami bikin tol, tapi cuman sebagian. Sebagian yang kira-kira itu cukup besar dan menarik investor, itu dijalantolkan, sementara sisanya kami bikin jadi jalan nasional," ungkap Dody di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Menurut Dody model pengerjaan proyek seperti itu sebagai solusi keberlanjutan. Ia menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur di Bali menjadi prioritas pemerintah mengingat perannya sebagai destinasi pariwisata utama Indonesia.
"Saya punya kewajiban untuk membuat Bali itu menjadi destinasi, tetap menjadi destinasi wisata utama dunia. Tugas saya kan seperti itu. Jadi, makanya saya kemarin saya dorong agar Gilimanuk-Mengwi itu tetap bisa jalan. Makanya kemudian dilakukan kombinasi. Jadinya full tol menjadi sebagian tol dan sebagian jalan nasional," terang Dody.
Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan Tol Gilimanuk-Mengwi diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 12,7 triliun dan dikerjakan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Diana mengungkapkan proyek tersebut dirancang untuk memangkas waktu tempuh perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi yang semula sekitar enam jam menjadi kurang lebih tiga jam.
Namun hingga kini, pihaknya masih dalam tahap penyusunan analisis terkait dampak lingkungan (amdal) dan analisis dampak lalu lintas. Termasuk juga rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen perencanaan pengadaan tanah.
"Kebutuhan investasi yang diperlukan adalah Rp 12,7 triliun, dan rincian biaya konstruksi sebesar Rp 8,52 triliun, dan biaya dukungan konstruksi sebesar Rp 9 triliun," jelas Diana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).
Baca selengkapnya di detikFinance
(nor/nor)
