.webp)
Pelabuhan barang bakal dibangun di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Pembangunan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung untuk memudahkan transportasi angkutan barang ke Nusa Penida. Berdasarkan hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS), proyek ini ditaksir menelan biaya sebesar Rp 343 miliar.
"Ini masih estimasi sesuai FS yang sudah dilakukan Unud (Universitas Udayana)," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Klungkung, Anak Agung Gede Putra Wedana, kepada detikBali, Senin (13/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelabuhan barang, jelas Wedana, sebagai salah satu pembangunan yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung saat mencalonkan diri. Selama ini, satu-satunya pelabuhan yang dikelola Pemkab Klungkung adalah Pelabuhan Mentigi, Nusa Penida.
Sementara itu, penyeberangan kapal barang hanya ada di Pelabuhan Padangbai yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry. Penyeberangan barang ke Nusa Penida melalui Pelabuhan Padangbai rutin dilakukan. Namun, penyeberangan barang dari Pelabuhan Padangbai tetap terbatas, mengingat prioritas penyeberangan adalah tujuan Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Karena kami numpang di situ, jadi kami harus menunggu kosong dahulu baru bisa nyandar. Karena antrean tinggi, terkadang bisa sampai lima hari, masih banyak yang harus mengangkut barangnya menggunakan perahu dan itu menyebabkan cost yang tinggi," terang Wedana.
Pesatnya pembangunan di Nusa Penida, terang Wedana, juga menjadi alasan pembangunan pelabuhan barang penting dan perlu segera direalisasikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. "Itulah mengapa Pak Bupati sangat konsen dalam pembangunan pelabuhan ini," sambung Wedana.
Wedana memastikan tahapan pembangunan pelabuhan barang ini berjalan sesuai harapan kendati mengalami sejumlah kendala dalam tahap administrasi penetapan lokasi (penlok). Sembari mengurus FS, Pemkab Klungkung harus memastikan ketersediaan lahan karena ada tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Desa Adat Pesinggahan.
Setelah FS, Dishub Klungkung tahun ini juga akan mengurus Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp). Kedua wilayah tersebut ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran operasional, keamanan pelayaran, dan efisiensi pengelolaan pelabuhan.
Sebelumnya, Bupati Klungkung, I Made Satria, menjelaskan hasil FS yang dilakukan Unud adalah feasible bersyarat. Hasil feasible bersyarat itu keluar karena penyiapan lahan belum tuntas saat dilakukan FS.
"Tentu ketika dinyatakan feasible bersyarat, ini yang dikejar. Sekarang semuanya berproses. Jadi semuanya on the track," jelas Satria.
Mengenai pembiayaan, Pemkab Klungkung menyiapkan dua skema. Pertama jika mengharapkan pembiayaan dari Pemprov Bali, Pemkab Klungkung harus menunggu pada 2027. Sementara skema kedua adalah bekerja sama dengan investor melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
"Pada dasarnya pihak ketiga yang rencana mau membangun pelabuhan ini sudah siap. Namun, karena kita mau business to business (B2B), kami harus mempersiapkan BUMD. Tetapi, skema ini kami akan bahas lebih lanjut yang mana lebih menguntungkan bagi kami," jelas Satria.
(hsa/hsa)
