.webp)
Kepolisian Daerah (Polda) Bali memperkuat sistem pengamanan sektor pariwisata melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan strategis yang dipimpin Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya bersama para pemangku kepentingan pariwisata di Gedung Presisi Polda Bali, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPD RI Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Kepala Dinas Pariwisata, serta para pelaku industri pariwisata.
Dalam forum itu, Daniel menekankan bahwa keamanan Pulau Dewata bukan semata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi fondasi utama keberlangsungan sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keamanan Bali bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas kita bersama. Tanpa stabilitas keamanan, tidak akan ada pariwisata dan tanpa pariwisata, tidak akan ada stabilitas ekonomi," tegas Daniel.
Ia menyebut Bali sebagai etalase Indonesia yang tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit dunia, sekaligus pusat investasi dan penyumbang devisa nasional.
"Bali sebagai etalase Indonesia tetap menjadi destinasi favorit dunia. Tidak hanya sebagai pusat pariwisata, tetapi juga penggerak investasi, devisa, dan citra bangsa," ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat realisasi investasi pada 2025 mencapai sekitar Rp 42 triliun. Angka tersebut didominasi penanaman modal asing di sektor real estate dan pariwisata, yang menegaskan posisi Bali sebagai kawasan ekonomi strategis nasional.
Di balik tingginya mobilitas wisatawan dan investasi, muncul tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan norma adat oleh wisatawan asing, penyalahgunaan izin tinggal, aktivitas usaha ilegal oleh warga negara asing (WNA), hingga potensi tindak pidana konvensional maupun transnasional.
"Kita patut bersyukur atas kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah. Namun, peningkatan jumlah wisatawan juga membawa konsekuensi tantangan yang semakin kompleks," kata Daniel.
"Menindak pelaku kejahatan adalah prestasi, tetapi mencegah terjadinya kejahatan adalah kemuliaan. Oleh karena itu, upaya preventif harus menjadi orientasi utama kita bersama," tambahnya.
Strategi Pengamanan Terintegrasi
Sebagai langkah nyata, Polda Bali menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan patroli terpadu di kawasan wisata dan objek vital, peningkatan kehadiran polisi pariwisata dan bhabinkamtibmas, hingga penguatan sistem deteksi dini berbasis kolaborasi dengan pecalang, desa adat, dan komunitas lokal.
Selain itu, pengawasan lalu lintas wisata diperketat melalui rekayasa arus serta edukasi keselamatan bagi wisatawan. Sosialisasi aturan hukum dan norma budaya Bali kepada wisatawan juga terus digencarkan.
Operasi yustisi dan cipta kondisi juga digelar secara berkala untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, khususnya yang melibatkan WNA.
Polda Bali turut mengoptimalkan platform digital Cakrawasi, sistem pengawasan terpadu yang memungkinkan pendataan dan pemantauan orang asing secara real time. Aplikasi ini dirancang untuk mendeteksi dini potensi ancaman, termasuk keberadaan pelaku kejahatan internasional.
Dukungan DPD RI
Sementara itu, anggota DPD RI Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik mengapresiasi langkah konkret Polda Bali dalam menjaga keamanan demi keberlanjutan sektor pariwisata.
"Mari kita dukung upaya ini dengan langkah nyata, seperti pemasangan CCTV di hotel, villa, dan area publik, serta aktif melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi Cakrawasi. Jika terjadi gangguan keamanan, segera laporkan melalui call center Polri 110," ujarnya.
Dengan penguatan kolaborasi antara aparat, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Bali diharapkan tetap menjadi destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing global.
(dpw/dpw)
