.webp)
Pemerintah memastikan kebijakan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini disiapkan sebagai respons terhadap dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi.
Dilansir detikNews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penetapan hari WFH telah diputuskan pada pekan ini. Ia menyebut pengumuman resmi tidak akan melewati akhir Maret 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini. Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu" kata Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto usai menemani Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat (AS) Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa belum bicara banyak soal WFH. Purbaya mengatakan Prabowo terus memantau perkembangan pembahasan hari WFH.
"WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian," ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima sebelumnya memandang kebijakan 1 hari WFH dalam sepekan baik untuk penghematan energi. Namun, dia memandang kebijakan itu hanya untuk jangka pendek dan tidak boleh dijadikan solusi tunggal.
"Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak," kata Aria Bima saat dihubungi, Jumat (27/3).
Legislator PDIP itu memahami pemerintah tengah mengkaji skema kerja fleksibel satu hari dalam lima hari kerja untuk ASN, swasta, dan pemda sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia. Pada saat yang sama, kata dia, kondisi harga minyak memang sedang bergejolak tajam akibat perang yang dimulai AS dan Israel terhadap Iran.
Baca selengkapnya di detikNews
(nor/nor)
