.webp)
Wacana penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah mulai April 2026 belum ada kepastian. Meski aturan teknis dari pusat belum turun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menegaskan siap.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, Wayan Putra Yadnya, mengungkapkan pihaknya masih dalam posisi pasif menunggu surat resmi. Di sisi lain, wacana ini sudah berembus seiring potensi kelangkaan BBM akibat konflik di Timur Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai siang tadi masih belum suratnya tentang bagaimana polanya. Terkait dengan itu kami juga menunggu (arahan resmi) dari provinsi," ujar Putra Yadnya, Rabu (25/3/2026).
Hingga saat ini, belum ada petunjuk pelaksanaan, berapa hari kerja yang akan dialihkan ke rumah. Kabar yang beredar menyebutkan WFH akan berlaku sehari dalam seminggu mulai April mendatang.
"Ini masih belum pasti juga. Kami belum tahu juga nanti instruksi pastinya. Nanti kalau sudah ada, kami update," ungkapnya.
Meski instruksi belum turun, Putra Yadnya memastikan Badung tidak akan kaget jika kebijakan ini tiba-tiba diberlakukan. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi tolok ukur kesiapan mereka.
"Apakah satu hari full atau memang kita bergiliran kayak dulu. Nah ini ini ini belum ada keputusan juga dari pimpinan. Nanti kami minta petunjuk," jelasnya lagi.
Wacana WFH ini dianggap jadi langkah strategis pemerintah pusat untuk menghemat energi. Potensi krisis BBM akibat perang di Timur Tengah menjadi alasan utama di balik rencana tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis sepakat terkait rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Dilansir detikNews, keputusan tersebut masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Tito menjelaskan, kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat lintas kementerian yang melibatkan Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Seskab Teddy Indra Wijaya. Pertemuan yang berlangsung selama beberapa jam tersebut membahas berbagai strategi pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis global akibat konflik di Timur Tengah.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kami sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kami hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito usai konferensi pers update PHTC di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
