.webp)
Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) menggelar diskusi akhir tahun 2025 di Krisna Beach Street, Singaraja, Selasa (16/12/2025). Diskusi ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, jurnalis, serta berbagai komponen masyarakat untuk membahas percepatan pembangunan Kabupaten Buleleng.
Diskusi bertema "Strategi Pembiayaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Percepatan Pembangunan Kabupaten Buleleng" tersebut dihadiri Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, Sekda Buleleng Gede Suyasa, serta sejumlah perwakilan masyarakat.
Presiden KJB Putu Nova A. Putra dalam sambutan pembuka menyampaikan, diskusi akhir tahun menjadi forum penting bagi publik, termasuk insan pers, untuk menyampaikan aspirasi dan masukan strategis bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan peran KJB tidak hanya sebatas meningkatkan literasi informasi, tetapi juga menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diskusi akhir tahun 2025 ini merupakan forum penting bagi publik termasuk bagi jurnalis untuk menyampaikan aspirasi dan masukan strategis kemajuan daerah. Kami bukan hanya mengedepankan literasi kepada masyarakat, tapi juga menampung aspirasi dari masyarakat," ujarnya.
Putu Nova menyoroti ketergantungan Kabupaten Buleleng terhadap dana transfer pusat yang ke depan berpotensi mengalami pemangkasan. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut adanya strategi pembiayaan alternatif agar pembangunan daerah tetap berjalan.
"Selama ini Buleleng mengandalkan transfer pusat, sementara kita dengar dana transfer akan dipangkas. Harapannya pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada pusat, tetapi ada strategi lain, misalnya kerja sama dengan swasta," katanya.
Selain pembiayaan, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan. Menurutnya, ketersediaan anggaran harus diiringi kesiapan SDM agar pembangunan Buleleng berjalan optimal.
Sementara itu, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengapresiasi peran KJB yang dinilainya konsisten berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng, sekaligus menjalankan fungsi kontrol melalui kritik konstruktif terhadap jalannya pembangunan.
"Komunitas ini selalu membuat berita, berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng, menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah, sekaligus mengkritisi hal-hal yang memang harus dibenahi. Mengkritisi itu bukan sentimen, tapi bagian dari perbaikan," tegas Sutjidra.
Ia menilai tema diskusi sangat relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Di tengah efisiensi anggaran serta penurunan dana transfer dan bagi hasil pajak, Buleleng menghadapi tantangan berat sebagai kabupaten terluas di Bali dengan jumlah penduduk besar dan angka kemiskinan tertinggi.
"Untuk menuntaskan persoalan ini, harus ada celah fiskal. Faktanya, fiskal Buleleng saat ini sangat rendah, bahkan terendah di Bali. Artinya kemampuan berbelanja dan membangun juga sangat terbatas," ungkapnya.
Sutjidra memaparkan salah satu persoalan utama adalah tingginya belanja pegawai yang belum ideal. Dari ketentuan mandatory spending, belanja pegawai seharusnya maksimal 30 persen, namun di Buleleng sempat mencapai 47 persen.
"Setelah evaluasi dengan TAPD, salah satu langkah yang kami ambil adalah pemotongan TPP. Keputusan ini sangat berat," ujarnya.
Di sisi peningkatan kualitas SDM, Sutjidra mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buleleng masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk rata-rata lama sekolah yang belum optimal.
"Dengan SDM yang berkualitas, pembangunan bisa dikawal dengan baik," ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Buleleng melakukan lobi ke pemerintah pusat hingga berhasil mendapatkan program revitalisasi 59 sekolah dengan pembiayaan hampir 50 persen dari pusat. Selain itu, Pemkab juga merintis pengembangan pendidikan vokasi di Universitas Panji Sakti (Unipas).
"Pendidikan vokasi sangat dibutuhkan, terutama di bidang kesehatan, agar lulusannya siap pakai dan langsung terserap," jelas Sutjidra.
Diskusi KJB tersebut diharapkan menjadi ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat, sekaligus melahirkan gagasan strategis untuk memperkuat pembiayaan dan kualitas SDM demi percepatan pembangunan Kabupaten Buleleng.
(dpw/dpw)
