.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyampaikan rencana pemasangan alat peringatan dini (early warning system) di sejumlah sungai di Bali masih belum terealisasi. Ia menyebut perangkat tersebut harus didukung standar operasional prosedur (SOP) yang matang sebelum dipasang.
"Sistem alat pendeteksi itu ekosistem, artinya ada teknologinya, ada personelnya yang mengoperasikan, ada SOP-nya, ada kapasitas responsnya. Ini harus kita bangun dulu," kata Indra saat ditemui usai memimpin Apel Siap Siaga Bencana Provinsi Bali di Lapangan Renon, Denpasar, Selasa (2/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pemerintah bisa membeli alat tersebut kapan saja. Namun, tanpa edukasi dan pemahaman masyarakat dalam merespons alarm, alat itu tidak akan efektif.
"Tapi apakah nanti kalau sudah dipasang orang bisa merespons? Karena enggak ngerti baca alatnya. Tarhunya di mana, itu masih dicek semua. Penempatan alatnya harus tepat. Dipasang alat supaya bisa merespons supaya alat itu berfungsi," beber Indra.
Indra menegaskan SOP dan kesiapan operasional masih dalam proses penyusunan dan memerlukan koordinasi lintas lembaga.
Sebelumnya, empat sungai di Denpasar, Gianyar, Klungkung, dan Badung direncanakan dipasangi alarm peringatan dini mulai 2026. Namun, pengerjaannya masih memerlukan waktu, anggaran, dan perencanaan lebih detail.
"Alarm peringatan dini itu memang kebutuhan. Tapi, tidak bisa serta merta karena ada perencanaan, penganggaran, dan eksekusi," kata Kepala BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya saat pengukuhan dan peresmian layanan itu di kantornya, Jumat (24/10/2025).
Normalisasi Sungai Dikebut
Di sisi lain, kata Indra, proses normalisasi sungai di Bali terus berjalan jelang puncak musim hujan.
"Normalisasi sungai sedang berjalan tapi diawali mapping dari teman-teman Dinas PU, BWS, semuanya sudah memetakan," ujarnya.
Pemprov Bali juga rutin mengajak berbagai pihak membersihkan sampah di sungai untuk mencegah sumbatan yang memicu banjir.
"Sudah dikeruk tentu tidak semua dikeruk. Dipilih sungai-sungai yang mana yang berpotensi menimbulkan sumbatan," jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bali I Made Rentin menyebut upaya normalisasi dilakukan bertahap. Ia mengatakan penanaman pohon turut memberikan dampak positif bagi kondisi hutan.
Rentin menyampaikan hutan di Bali kini menutup sekitar 23 persen wilayah dari target 30 persen Kementerian LHK.
"Kurang lebih (tersisa) 8 persen. Kami didampingi Pokli Gubernur bidang penyelamatan ekosistem danau, pantai, mata air, dan pegunungan, telah memetakan hampir seluruh kabupaten/kota," jelas Rentin.
Simak Video "Video: Warga Bangladesh Ceritakan Momen Diguncang Gempa M 5,7"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)
