.webp)
Pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat bencana banjir dan menetapkan masa transisi darurat ke pemulihan.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan status tanggap darurat dicabut setelah hujan deras pada Rabu (10/9/2025) menyebabkan banjir di sejumlah titik.
"Berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur, kajian dari BMKG dan kaji cepat dari BPBD Denpasar, maka status darurat bencana kami rubah menjadi status transisi darurat kepemulihan. Berlaku dari tanggal 17 September sampai 17 Desember 2025 selama tiga bulan," ucapnya di kantornya, Selasa (16/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jaya Negara menyampaikan, selama masa transisi Pemkot menjalankan sejumlah program di berbagai sektor. Pada bidang pendidikan, infrastruktur sekolah yang terdampak banjir telah pulih sehingga layanan belajar dapat berjalan normal.
Bantuan berupa buku tulis, seragam, dan tas juga diberikan kepada anak-anak sekolah yang terdampak banjir.
Untuk sektor kesehatan, Pemkot menyiapkan layanan kesehatan gratis di wilayah terdampak. Sasaran layanan ini adalah ibu hamil, balita, lansia, dan masyarakat umum.
Di sektor infrastruktur, rumah warga yang terdampak dan sudah diverifikasi akan mendapat bantuan dari BNPB pusat maksimal Rp 60 juta. Pemprov Bali juga menyalurkan Rp 4,6 miliar untuk pedagang Pasar Kumbasari yang terkena dampak.
Sedangkan Pemkot Denpasar memberikan bantuan kepada toko dan warung di luar Pasar Kumbasari, dengan syarat memiliki KTP Denpasar serta bukti kerusakan.
"Untuk (anggaran) bantuan semua, kami (di Pemkot) kebetulan sudah ada di BTT senilai Rp 18 miliar. Mudah-mudahan ini cukup karena kemarin di saat kebencanaan ini kami juga sudah mengeluarkan untuk RS Wangaya karena obat terendam (banjir), kami membantu Rp 3,5 miliar," ujarnya.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk santunan kematian, penambahan truk, hingga pengadaan alat berat senilai Rp 400 juta untuk penanganan sampah.
Jaya Negara memastikan warga yang sebelumnya mengungsi kini sudah tidak ada lagi. Pemkot Denpasar mencarikan kamar kos bagi warga yang rumahnya belum bisa ditempati.
(dpw/dpw)
