.webp)
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni akhirnya mendukung total tunjangan yang diterima para anggota DPR dievaluasi. Ia berjanji tunjangan yang ia diterima diberikan ke masyarakat.
Diketahui, tunjangan DPR RI belakangan disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan. Demonstrasi semakin meluas ke berbagai daerah hingga berujung pembakaran gedung-gedung DPRD.
"Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.
"Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib," ucap dia.
"Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat," lanjutnya.
Evaluasi Tunjangan DPR
Dukungan yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan. Ia menyatakan fraksinya siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota dewan.
"Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan," kata Putri, Sabtu (30/8).
Lebih jauh, Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.
"Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Untuk diketahui, mencuatnya tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta menjadi pemicu gerakan demonstrasi. Sejumlah massa aksi mahasiswa hingga buruh menggelar aksi di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Mereka protes dengan besaran tunjangan anggota DPR.
(mud/mud)
