.webp)
Gubernur Bali Wayan Koster akan mengatur mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk enam kabupaten se Bali. BKK akan diprioritaskan pada program-program strategis di Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Krama Bali di enam kabupaten ini akan merasakan dampak langsung dari BKK Badung, Denpasar, Gianyar, dan Pemprov Bali. Tiga kepala daerah ini menyatakan siap mengalokasikan BKK yang akan disalurkan Pemprov Bali. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, menyatakan hal itu di hadapan Gubernur Koster.
Pembahasan mengenai BKK itu dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) antara Pemprov Bali dengan Pemkab Badung, Pemkab Gianyar, dan Pemkot Denpasar di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Senin (7/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Denpasar, Badung, dan Gianyar akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan," ujar Koster dalam siaran pers yang diterima detikBali.
Kemudian, untuk BKK yang dialokasikan 50 persen, Koster berujar, peruntukannya sebagai pembiayaan pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan. Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur prioritas di kota/kabupaten se-Bali.
Mendengar hal itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menyatakan untuk merealisasikan BKK. Dia berharap masing-masing daerah agar menyampaikan proposal kepada Pemkab Badung.
"Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur objek wisata di Bali yang representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas," jelas Bupati Badung.
Sementara Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra menyampaikan bahwa program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu, sekarang lebih terprogram dan terperinci.
"Intinya kami di Gianyar sangat setuju," kata Bupati Gianyar.
Sedangkan, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menegaskan penyerahan BKK ini, diharapkan diatur oleh Provinsi Bali ke 6 kabupaten di Bali berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi wilayahnya.
"Dalam proyek strategis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata," ungkap Jaya Negara.
Dalam rakor ini, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, dan Bupati Gianyar juga membahas terkait persiapan operasional Bus Trans Metro Dewata sampai pengolahan sampah.
(hsa/gsp)
