.webp)
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD Badung, di ruang rapat utama Gosana, kantor DPRD, Puspem Badung, Kamis (27/3/2025). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.
Rapat itu juga dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, para wakil ketua dan anggota DPRD Badung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, beserta pimpinan perangkat daerah.
Dalam pidatonya, Bupati Adi Arnawa menjelaskan LKPJ Bupati Badung tahun 2024 secara administratif dokumennya telah diserahkan kepada DPRD pada 20 Maret 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang Dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," urai Adi Arnawa.
Dia menjelaskan LKPJ merupakan laporan yang dilaporkan oleh bupati kepada DPRD atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama tahun anggaran 2024. LKPJ juga sebagai gambaran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026.
Dalam RKPD 2024 telah ditetapkan tema pembangunan daerah. Yaitu "Perkuatan ketahanan pangan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial". Tema ini dijabarkan ke dalam sembilan prioritas pembangunan.
"Yakni, pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan permukiman dan pengendalian penduduk, lingkungan hidup, dan kebencanaan," beber mantan Sekda Badung itu.
Adi juga memaparkan serapan APBD pada 2024. Pendapatan daerah dapat terealisasi sebesar Rp 8,6 triliun lebih atau 96,75% dari target Rp 11,4 triliun lebih. Kemudian, realisasi belanja Rp 8,9 triliun lebih atau 74,27% dari target Rp 12 triliun lebih. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp 250 miliar dari target Rp 983 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 250.
Sementara, Sisa Lebih Pembiayaan Angaran (Silpa) sebesar Rp 381 miliar. Menurut Adi, Silpa akan memberikan peluang untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna memenuhi berbagai kekurangan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.
"Secara garis besar serapan anggaran sudah cukup bagus meski belum tercapai 100 persen, terutama target PAD kita. Ini akan menjadi PR buat kami, mudah-mudahan dengan kerja sama eksekutif dengan legislatif target yang belum maksimal bisa dimaksimalkan di tahun 2025 atau tahun-tahun berikutnya," tandas bupati asal Pecatu, Kuta Selatan, itu.
(hsa/hsa)
