.webp)
Nasib bus Trans Metro Dewata (TMD) yang "tidur panjang" selama dua bulan menemui titik terang. Sejumlah pihak mendukung penuh transportasi publik di Bali itu kembali beroperasi.
Gubernur Bali Wayan Koster berjanji akan mengaktifkan bus TMD. Untuk itu, Koster segera mengumpulkan wali kota dan bupati membahas operasional bus berwarna merah hitam tersebut.
"(Saya) akan kumpul dengan Pak Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Gianyar, dan Tabanan," kata Koster di sela acara HUT Kota Denpasar, di Lapangan Lumintang Denpasar, Bali, Kamis (27/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koster menegaskan pengaktifan kembali bus TMD menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali saat ini. Adapun, biaya untuk operasional bus TMD bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
"Ini diperhitungkan akan mampu mengatasi masalah kemacetan di wilayah Sarbagita. Utamanya Denpasar, dan Badung," jelas Koster.
Ditargetkan Beroperasi Maret
Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, menegaskan TMD segera beroperasi kembali setelah berhenti selama dua bulan. Dia menargetkan bus TMD mengaspal kembali pada Maret 2025.
"Targetnya secepat mungkin, mudah-mudahan Maret sudah bisa beroperasi," ujar Mahayadya setelah audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Diskusi Transport Bali (FDTB) di Wantilan DPRD Bali, Kamis (27/2/2025).
Dia menjelaskan anggaran operasional bus TMD masih harus melewati mekanisme resmi. Yakni, setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan persetujuan sidang paripurna DPRD Bali. Anggaran bus TMD bisa disiasati dengan lebih dulu menggunakannya tanpa menunggu APBD Perubahan 2025.
"Tidak ada anggaran yang digeser, tetapi penggunaan anggarannya akan didahulukan melalui rapat paripurna. Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur untuk menggunakan anggaran mendahului tahun anggaran perubahan 2025," jelas legislator yang akrab disapa Dewa Jack itu.
Dia memastikan kebijakan efisiensi dari pusat tidak memengaruhi operasional bus TMD. "Tidak ada hubungannya dengan efisiensi kaerna kebutuhan rakyat dan ini prioritas," tegas politikus PDIP itu.
 Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya menyatakan akan segera mengaktifkan kembali bus TMD, Kamis (27/2/2025). (Fabiola Dianira/detikBali) |
Dia juga menekankan perlunya kerja sama dengan pemerintah kabupaten agar layanan TMD bisa lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak wilayah di Bali.
Dewa Jack juga menjelaskan untuk tahap awal tidak semua koridor bisa langsung beroperasi sekaligus. Untuk diketahui, selama ini ada enam koridor bus TMD dengan rute melalui wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
"Tadinya ada enam koridor, tetapi kami akan mengecek kembali armada yang masih layak digunakan. Tidak semua bus bisa langsung beroperasi," katanya.
Sementara itu, Manager Operasional PT Satria Trans Jaya (operator bus TMD), Ida Bagus Eka Budi, menyatakan akan mengikuti semua proses yang telah ditetapkan.
"Prosesnya kami ikuti. Kata Pak Ketua DPRD, tanggal 4 Maret akan ada rapat paripurna, lalu tanggal 5 akan meminta waktu dengan Pak Gubernur. Mudah-mudahan anggaran perubahan mendahului bisa segera dibahas," ujar Eka Budi yang turut hadir dalam audiensi di Wantilan DPRD Bali.
Dia juga menyoroti nasib para sopir bus TMD yang saat ini telah dirumahkan. Ratusan sopir itu akan kembali dipanggil jika bus TMD beroperasi kembali.
"Pramudi (sopir) yang sebelumnya mengoperasikan bus telah dirumahkan dan saat ini mencari peluang masing-masing. Kami berharap ada solusi terbaik secepatnya," kata Eka Budi.
"Tetap optimistis. Hari ini Pak Ketua DPRD sudah semangat. Semoga bisa segera terealisasi," sambungnya.
Nyoman Parta Sebut TMD Mulai Diminati
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI, I Nyoman Parta, khawatir Bali akan makin macet jika bus TMD tak segera beroperasi lagi. Sebab, pengguna bus TMD bisa beralih ke kendaraan pribadi.
"Kalau nanti yang naik transportasi publik itu (beralih) naik motor, naik mobil, tambah macet lagi, dan penggunaan BBM makin banyak," kata Parta kepada detikBali saat ditemui di kediamannya di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Kamis.
Parta sempat ditemui BEM dan masyarakat penumpang TMD. Parta diminta untuk menyampaikan ke Pemprov Bali hingga ke komisi terkait di DPR RI agar bus TMD dapat kembali beroperasi.
 Anggota Komisi X DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta, saat ditemui detikBali di kediamannya di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Kamis (27/2/2025). (Rizki Setyo/detikBali). |
"Sesungguhnya, lima tahun yang lalu ada niat dari pemerintah pusat untuk memberikan Bali berproses dalam transportasi publik, ini langkah yang benar karena dari hasil kajian juga," jelas Parta.
Politikus PDIP itu melihat animo masyarakat Bali sudah mulai terbentuk dengan adanya bus TMD itu selama lima tahun. Parta menilai pemerintah pusat dan Pemprov Bali harus bekerja sama agar operasional bus TMD kembali hidup.
"Jika pemprov tidak bisa (mendanai), padahal sudah di-warning sebelumnya, ya ayo pemerintah pusat jangan langsung diputus dong. Pemerintah pusat (danai) setengah, pemprov setengah, yang penting tujuannya jangan berhenti," pinta Parta.
Pajak Kendaraan Wajib untuk Transportasi Umum
Alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu menilai bus TMD harus kembali beroperasi. Terlebih, dana dari pajak kendaraan bermotor (PKB) harus dikembalikan dalam dua hal, yakni untuk infrastruktur perbaikan jalan dan transportasi publik.
Selain itu, Partai menilai, Bali juga harus dibiasakan untuk naik transportasi publik, seperti bus, angkot, dan sejenisnya sebelum adanya kereta subway atau mass rapid transit (MRT).
"Harapan saya kapan pun (operasi bus TMD) harus dikembalikan, jadi tidak bisa tiba-tiba main di kereta, MRT, kalau tidak membiasakan diri dahulu main di angkot (atau) transportasi sejenisnya, (tetapi) tiba-tiba orang ngomongin subway," ungkap Parta.
*Mahasiswa Kembali Datangi DPRD Bali*
Sebelumnya, BEM dan massa FDTB menggeruduk gedung DPRD Bali, Kamis. Mereka mendesak kejelasan pengoperasian kembali bus TMD. Massa yang berjumlah ratusan orang itu diterima di Wantilan DPRD Bali. Selain mahasiswa dan masyarakat, aksi ini juga dihadiri beberapa mantan driver dari bus TMD.
Audiensi ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama pada 13 Januari 2025. Mereka kembali mendatangi DPRD Bali lantaran tak kunjung ada kejelasan mengenai pengoperasian kembali bus 'tayo' itu.
Massa aksi membawa poster dengan berbagai tulisan yang menyinggung permasalahan TMD dalam demonstrasi itu. "Kembalikan TMD sekarang," begitu tulisan di akhir setiap poster, menegaskan tuntutan mereka agar layanan bus TMD segera diaktifkan kembali.
Para peserta aksi mengaku makin kesulitan dalam bekerja dan beraktivitas akibat penghentian layanan bus TMD. Sania Saraswati (30), salah satu pengguna TMD, mengungkapkan biaya perjalanannya membengkak setelah operasional bus TMD dihentikan.
"Biasanya saya hanya bayar Rp 8 ribu sekali jalan dari Ubud ke Sanur dengan TMD. Sekarang harus naik ojek online mobil, bisa Rp 175 ribu kalau tarif murah dan kalau hujan bisa sampai Rp 250 ribu. Itu belum biaya pulangnya," keluh Sania.
Dukungan terhadap aksi ini juga terlihat dari kehadiran beberapa unit bus TMD yang membantu mengantar peserta aksi ke lokasi. Saat salah satu bus berhenti, seorang pria disabilitas terlihat turun, menunjukkan kelompok rentan juga terdampak akibat terhentinya layanan bus TMD.
Dialog Sempat Memanas
Audiensi antara mahasiswa Unud dan pengguna dengan Dinas Perhubungan (Dishub) serta DPRD Bali berlangsung panas. Mahasiswa terlihat gusar ketika anggota dewan meminta mahasiswa memanfaatkan bus Trans Sarbagita selagi bus TMD berhenti beroperasi.
"Saat ini masih ada bus Sarbagita," ujar perwakilan Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, dalam audiensi di Wantilan DPRD Bali.
Namun, ucapan Rai justru memicu reaksi keras dari Ketua BEM Unud I Wayan Arma Surya Darma Putra yang spontan menyela dari tempat duduknya.
"Sarbagita dan TMD secara fasilitas itu berbeda!" serunya lantang. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di ruangan, mendukung ucapan Arma.
Dalam pertemuan itu, ratusan mahasiswa dan pengguna TMD menyuarakan keinginan mereka agar bus TMD yang berhenti selama dua bulan kembali beroperasi. Mereka yang mengandalkan bus TMD untuk mobilitas kini kesulitan. Termasuk para mahasiswa yang biasanya setiap hari berangkat ke kampus dengan bus TMD.
"Tidak usah muluk-muluk membangun MRT dengan anggaran besar, tapi kendaraan yang saat ini dibutuhkan justru tidak ada," cecar Arma di hadapan para legislator.
Arma juga menyoroti pengembangan bus TMD oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang terkesan tidak serius selama lima tahun terakhir. Misalnya, ketiadaan halte yang layak. Para penumpang yang disediakan tanda pemberhentian bus untuk menunggu.
Arma juga mengingatkan kewajiban Pemprov Bali menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023. Pada pasal 25, Arma berujar, pemerintah wajib menyisihkan minimal 10 persen dari pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan transportasi umum.
"Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 juga mengharuskan pemerintah mengalokasikan APBD untuk sektor transportasi publik," tegas dia.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Nyoman Sunarya, berdalih pengelolaan bus TMD dan Trans Sarbagita berbeda.
"TMD berada dalam program Kementerian Perhubungan, sehingga memiliki standar sendiri dengan anggaran yang lebih besar. Kami berusaha memberikan layanan untuk bus Sarbagita sesuai dengan anggaran daerah yang ada," jelasnya.
Dia juga berjanji mendorong perbaikan fasilitas untuk pengguna bus. Namun, harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. "Kalau anggarannya memungkinkan dan mendapat dukungan, tentu kami akan perbaiki," tutup Sunarya.
(hsa/hsa)
