.webp)
Proyek electric bus rapid transit atau bus listrik yang direncanakan mulai pada 2025 di Bali ternyata tertunda. Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan penundaan itu imbas dari kebijakan Presiden Donald Trump yang menerapkan proteksionisme.
"Bus listrik baru saya laporkan ke Pak Pj Gubernur, bahwa dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang meng-cut semua alokasi berkaitan dengan energi terbarukan, jadi bus listrik kami kena imbas," kata Samsi di kantornya, Rabu (19/2/2025).
Samsi mengungkapkan pembahasan terkait proyek tersebut terhenti sejak tiga bulan lalu. Global Green Growth (GGGI) selaku pemberi hibah 10 bus listrik itu terdampak akibat kebijakan Trump tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah melaporkan situasi ini dan mencoba mencari jalan keluar, ini kan hibah ya tapi yang namanya hibah bisa iya bisa tidak. Ternyata ketika ada kebijakan pemerintah AS, ternyata GGGI ini juga terdampak," ungkap Samsi.
Samsi berharap dampak dari kebijakan AS ini tidak berlarut-larut. Dishub Bali menginginkan proyek ini dapat diteruskan.
Samsi membeberkan perkembangan terakhir dari proyek ini adalah telah rampung menjalani feasibility study atau uji kelayakan.
"Australia itu membantu kami menyelesaikan FS dan FS-nya sudah selesai. Investornya sedang disiapkan sekarang, Inggris sedang membantu kami untuk melakukan (skema) investasinya nanti seperti apa," beber dia.
Selain bus listrik, Samsi berujar proyek Bali Subway juga terdampak dari kebijakan tersebut. Namun Samsi belum dapat menyampaikan secara detail karena belum ada laporan terbaru dari PT SBDJ.
"Pasti (terdampak), ini semua kita harus hitung-hitung juga, tapi kan mereka swasta ya," tandas Samsi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendapat bantuan 10 armada bus Trans Sarbagita pada akhir 2025 dan diperkirakan beroperasi pada 2026. Seluruhnya merupakan bus listrik hibah dari Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia melalui Bappenas. Untuk diketahui, saat ini Pemprov Bali hanya memiliki 10 bus Trans Sarbagita.
"Kami ada rencana (mendapat) hibah dari GGGI tahun 2025 akhir, melalui Bappenas dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta dihubungi detikBali, Minggu (29/12/2024).
Proses hibah dimulai dengan studi kelayakan terkait ukuran fisik yang berkaitan dengan kapasitas bus di awal 2025. Apakah akan menggunakan bus dengan panjang badan 9 meter atau ukuran yang lebih kecil.
(nor/nor)
