.webp)
Atlas Super Club Bali meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena memakai gambar Dewa Siwa sebagai latar belakang pertunjukan musik elektronik atau DJ. Permintaan maaf itu disampaikan saat mendatangi kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali.
Ketua PHDI Provinsi Bali Nyoman Kena mengatakan ada sekitar enam perwakilan Atlas Super Club yang hadir dalam pertemuan tersebut, kemarin. Pertemuan berlangsung selama sekitar satu jam.
"Membahas mengenai ketidaksengajaan (dalam penggunaan visual Dewa Siwa) dan mereka meminta maaf," ujar Kenak saat dihubungi detikBali, Kamis (6/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kenak menyebut kedatangan mereka juga sebagai respons atas somasi yang dilayangkan PHDI Bali beberapa waktu lalu. Dalam somasi itu disebutkan bahwa dalam waktu 7x24 jam harus ada tanggapan dari Atlas Super Club terkait pemasangan gambar Dewa Siwa.
Dalam pertemuan tersebut, Atlas mengungkapkan insiden itu terjadi akibat kurangnya kontrol terhadap situasi saat itu. Seorang staf disebut mengambil gambar Dewa Siwa dari internet dan menjadikannya latar belakang pertunjukan musik elektronik pada Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 23.40 Wita.
"Mereka sudah ada niat baik (untuk meminta maaf). Tapi, walaupun sudah minta maaf, tetap menyebabkan ketidaknyamanan bagi umat," katanya.
Menurutnya, pasca pertemuan tersebut, pihak PHDI Bali akan melakukan rapat dengan tim dan meminta masukan dari para ahli. Mereka juga akan memastikan apakah pihak Atlas Super Club benar-benar akan menyampaikan permintaan maaf secara tertulis serta menggelar upacara Guru Piduka saat Saraswati nanti.
Kenak berharap ke depan kasus serupa tidak terulang di Bali. Ia mengingatkan bahwa insiden serupa telah beberapa kali terjadi.
Selain itu, ia berharap pihaknya bersama Gubernur terpilih Bali dan pejabat lainnya dapat menindak tegas kejadian serupa. Salah satu caranya, kata dia, bisa melalui peraturan daerah atau bentuk kebijakan lainnya.
"Salah satu contoh yang bagus itu dari Pak Koster kemarin saat ada bule yang melakukan pelanggaran di Bali lalu dideportasi. Jadi, ada sanksi yang berat terhadap pelanggaran-pelanggaran agar tidak terulang lagi," ungkapnya.
(dpw/dpw)
