.webp)
Eks kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, membantah adanya campur tangan Joko Widodo (Jokowi) terhadap penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia justru pernah mengingatkan Hasto jika Jokowi melindunginya dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu, 'Mas, setahu saya, Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh'. 'Oh, nggak ini'," kata Effendi menirukan komunikasinya dengan Hasto, Rabu (8/1/2025) dikutip dari detikNews.
Effendi menyinggung status tersangka yang diemban Hasto baru terbit pada periode baru pimpinan KPK saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Hasto diketahui diumumkan secara resmi sebagai tersangka oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 24 Desember 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Buktinya, kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama, kan tidak ada dikutak-katik itu. Ini kan periode yang baru ini, gitu," jelas Effendi.
Effendi kemudian ditanya ulang soal peran Jokowi dalam melindungi Hasto. Dia hanya menjawab soal adanya perhatian yang diberikan Presiden ke-7 Indonesia itu kepada Hasto.
"Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatianlah, tidak pernah ada yang seperti dituduhkan begitu," katanya.
Lebih lanjut Effendi mengaku prihatin dengan status hukum yang menimpa PDIP. Dia menyinggung posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP setelah Hasto tersangka KPK. Effendi menilai harus ada tanggung jawab yang dilakukan Megawati sebagai pemimpin PDIP.
"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga," jelas Effendi.
Effendi mengatakan Megawati harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang menimpa sekjennya dan berakibat pada citra buruk partai.
"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja," terang Effendi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ini telah berstatus sebagai tersangka KPK. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu buron Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Selain menjadi tersangka kasus suap, Hasto menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan. Hasto diduga menyuruh merendam ponselnya dan ponsel Harun Masiku, serta menyuruh Harun Masiku kabur. Harun Masiku masih jadi buron hingga hari ini.
Nama Jokowi Disinggung Usai Hasto Tersangka
Nama Jokowi sempat disinggung oleh PDIP saat menyampaikan konferensi pers resmi mengenai penetapan tersangka terhadap Hasto. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut, Hasto ditetapkan tersangka atas sikap politiknya yang menentang Jokowi di akhir masa jabatannya.
"Dugaan kami, pengenaan pasal obstruction of justice hanyalah formalitas teknis hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDIP sebagai tersangka adalah motif politik," kata Ronny dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).
"Terutama karena Sekjen PDIP tegas menyatakan sikap-sikap politik partai, menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan presiden Joko Widodo," imbuhnya.
Ronny mengungkit sikap PDIP yang memecat kader dianggap merusak konstitusi. "Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi," lanjutnya.
Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.
(nor/nor)
