Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud), I Putu Anom, meminta masyarakat Bali turut memantau setiap kegiatan warga negara asing (WNA) di wilayah masing-masing. Anom meminta hal itu guna merespons banyaknya turis asing yang bekerja ilegal di Bali, seperti pekerja seks komersial (PSK).
Menurut Anom, peran desa dinas, adat hingga masyarakat sangat penting, mengingat para turis asing itu tinggal di vila yang wilayahnya menjadi kewenangan pemerintah desa.
"Jangan cuek begitu, harus tegas. Kayaknya banyak sekali saya masih memantau pemerintah ke bawah itu tidak tahu siapa yang tinggal di vila kawasan mereka," ujar Anom saat dihubungi detikBali, Rabu (4/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anom meminta pengelola tempat tinggal para WNA juga proaktif melapor ke desa dan kepolisian setempat jika ada wisatawan yang menginap di tempat usaha mereka. "Bila perlu dibuat aturan melapor di kantor desa, penting ini," sambung mantan Dekan Fakultas Pariwisata (FPar) Unud itu.
Anom mengatakan wisatawan asing itu harus dipantau dengan saksama agar mereka tidak dapat berbuat aneh-aneh, seperti berbisnis ilegal hingga bekerja yang melanggar norma.
"Dia melihat banyak sekali kelengahan dari aparat kita (yang) belum ketat ya. Jadi Imigrasi di airport setelah bayar dipantau di mana dia menginap, apa kegiatannya, itu ada kelemahan, itu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah," jelas Anom.
Mantan anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung itu juga menyoroti keberadaan vila dan hotel ilegal di Bali. Menurut Anom, vila dan hotel ilegal menjadi celah bagi wisatawan berkualitas rendah datang ke Bali.
"Kedua, kualitas mereka ini memang nggak punya kerjaan itu, mereka melihat di Bali karena yang terkenal di Indonesia kan Bali karena peluang itu dilihat di sini kan banyak orang di sini berduit sehingga dia membangun usaha spa tersembunyi dengan esek-eseknya itu," jelas Anom.
Anom juga mendorong pemerintah agar memperketat Visa on Arrival (VoA) untuk negara-negara tertentu saja. Kebijakan itu dilakukan guna meminimalkan wisatawan yang memiliki sumber daya manusia rendah datang ke Bali.
"Jadi perlu ke depan diseleksi oleh pemerintah visa on arrival itu, evaluasi negara-negara mana yang cocok diberikan VoA," ujar Anom.
Anom juga berharap pemerintahan saat ini dapat lebih efektif menyelesaikan permasalahan pariwisata di daerah, salah satunya Bali. "Jangan ke Bali hanya diskusi. Kalau begitu saja nggak bisa benahi tata kelola daerah-daerah semua, termasuk Bali," pinta Anom.
(iws/gsp)