.webp)
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung bakal kembali menjadi 100% pada 2025. TPP ASN Pemkab Klungkung hingga kini diberikan 80% akibat kondisi anggaran yang minim.
TPP ASN Pemkab Klungkung direncanakan kembali menjadi 100% seiring pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Penjabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika, mengatakan peningkatan TPP dalam rangka percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun 2025, kami juga merancang gaji untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas, dan merancang gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai formasi tahun 2024," jelas Jendrika dalam rapat paripurna RAPBD 2025 di Ruang Sidang Saba Nawa Natya DPRD Klungkung, Selasa (12/11/2024) siang.
Jendrika menuturkan pendapatan Pemkab Klungkung dirancang menjadi Rp 1,7 triliun dalam RAPBD 2025. Jumlah itu salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 561 miliar. PAD Klungkung bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sebagainya.
Kenaikan RAPBD 2025 juga berasal dari pendapatan transfer dirancang sebesar Rp 1,2 triliun. Jumlah itu berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dirancang sebesar Rp 792 miliar dan pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp 408 miliar.
"Untuk belanja daerah dirancang sebesar Rp 1,8 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 516 miliar lebih, atau naik sekitar 26 persen lebih dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 1,5 triliun lebih," ungkap Jendrika.
Sementara pembiayaan daerah dalam Ranperda APBD 2025 ini terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp 144 miliar, yang bersumber dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2024. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dirancang untuk pembayaran cicilan pokok utang pinjaman PEN sebesar 10,3 miliar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung, Anak Agung Gde Anom, mengatakan semua masih dalam proses pembahasan dan masih ada tanggapan dari masing-masing fraksi di DPRD.
"Apa yang dirancang rata-rata naik, harapan kami di DPRD tentunya poin utama adalah peningkatan pembangunan di masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun sarana air bersih harus segera dituntaskan," kata Gung Anom.
(iws/gsp)
