BPKP Sebut Pembangunan Nasional Belum Maksimal, Dorong Percepatan MRPN

BPKP Sebut Pembangunan Nasional Belum Maksimal, Dorong Percepatan MRPN

Rizki Setyo Samudero - detikBali
Senin, 11 Nov 2024 15:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono bersama Plt Kepala  BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat menghadiri acara Accelerating Natuonal Development Risk Management Implementation Forum 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Senin (11/11/2024). (Foto: Humas Kemenko IPK)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono bersama Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat menghadiri acara Accelerating Natuonal Development Risk Management Implementation Forum 2024 di The Meru
Denpasar -

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan pembangunan nasional belum mencapai hasil yang maksimal. Musababnya, risiko yang ditimbulkan dari pembangunan nasional itu belum terkelola dengan baik.

"Kita semua tahu bahwa masih banyak pembangunan nasional yang kita lakukan belum mencapai hasil atau manfaat yang kita harapkan," ujar Ateh dalam pidatonya saat menghadiri acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, Senin (11/11/2024).

"Selama ini memang kita tidak pernah me-manage risiko daripada pembangunan nasional," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ateh mendorong setiap institusi pemerintah menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Dengan begitu, dia berujar, beragam faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat segera dimitigasi.

Menurut Ateh, diperlukan adanya kolaborasi antarinstansi hingga peningkatan kapasitas sumber daya agar penerapan MRPN lintas sektor bisa berjalan secara efektif. Ia menilai program pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto juga harus didesain dengan jelas.

ADVERTISEMENT

"Semua program-program dari Pak Prabowo, Pak Presiden, mesti ada gambarannya sekarang. Kita berkumpul di sini untuk melihat bagaimana kita sharing risk bersama. Pengabaian dari satu instansi tadi yang tidak melaksanakan, tidak me-manage risiko ini, akibatnya pasti tidak akan mencapai manfaatnya," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjanjikan kementerian yang dia pimpin untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara konsisten dan terukur. Terutama dalam hal pendanaan dan tata kelolanya.

"Semoga dari tempat ini kembali ke tempat masing-masing dengan semangat baru untuk mewujudkan pembangunan nasional. Khususnya infrastruktur yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, karena di-backup oleh sistem dan manajemen risiko yang prudent, yang kredibel," pungkas AHY.




(iws/gsp)

Hide Ads