.webp)
Provinsi Bali menjadi tuan rumah The 6th International Marine Spatial Planning (MSP) Forum 2024. Kegiatan itu digelar selama 8-11 Oktober 2024.
Hal itu juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia sebagai lokasi penyelenggaraan MSP Forum. Forum ini diikuti oleh 115 peserta dari 51 negara dari berbagai benua.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tujuan MSP Forum untuk bertukar ide serta rekomendasi konkret tentang penguatan hubungan antara perencanaan tata ruang maritim dan kelautan. Serta terdapat tiga tematik peta jalan MSP yang diperbarui, yaitu perlindungan dan pemulihan laut, lalu perubahan iklim, dan ekonomi biru yang berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MSP ke-6 ini merupakan forum pertama yang juga diselenggarakan di luar Eropa. Hal ini menggarisbawahi pengakuan global (kepada Indonesia) dan semakin pentingnya perencanaan tata ruang laut," ujar Trenggono di Hotel Merusaka, Badung, Bali, Selasa (8/10/2024).
Dia juga menjelaskan urgensi penyelenggaraan MSP adalah sebagai strategi menyampaikan kepemimpinan Indonesia dalam kebijakan penataan ruang laut kepada internasional. Sakti mengatakan perencanaan ruang laut merupakan key tools dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru dengan pemanfaatan ruang laut secara efisien hingga berkelanjutan.
"Indonesia telah menjalankan tata ruang laut yang mengalokasikan ruang dan tindakan untuk melawan ancaman global dengan memprioritaskan perlindungan laut. Tujuannya untuk berkontribusi pada penyimpanan karbon, mengurangi perubahan iklim, dan mengelola perikanan demi ketahanan pangan yang berkelanjutan," bebernya.
Menurut Trenggono, Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam perencanaan pengembangan laut dari tingkat lokal hingga nasional. Sampai 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan 32 regulasi untuk penetapan rencana tata ruang laut yang berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah provinsi.
"Saat ini Indonesia sedang menyelesaikan 21 lokasi lainnya. Pencapaian ini membuktikan komitmen Indonesia untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam menggunakan sumber daya laut," katanya.
Untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang laut, KKP saat ini sedang membangun dan mengembangkan sistem ocean big data secara terintegrasi yang dipadu kombinasi satelit dan sistem digital. Serta ocean accounting dan datanya dibangun melalui perangkat berbasis teknologi.
Seperti radar, drone bawah air, drone udara, dan nano satelit untuk memetakan perbaikan aktivitas di dasar laut hingga permukaan laut secara real time. Menurutnya, melalui sistem tata ruang laut yang lebih baik diharapkan stakeholders dapat memanfaatkan ruang laut Indonesia secara mudah, tepat, transparan, dan berkelanjutan.
Baik untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan atau konservasi ekosistem. Trenggono mengungkapkan Indonesia sangat terbuka untuk membangun kolaborasi MSP secara global dan regional pada masa-masa mendatang.
"Kami juga antusias untuk berbagi pengalaman praktik perencanaan bawah laut dari mitra-mitra negara forum MSP global dan regional. Kami berharap pengalaman MSP Indonesia dapat menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan MSP ke depan, khususnya bagi negara-negara kepulauan," pungkas Trenggono.
(nor/nor)
