.webp)
Proses pemindahan pedagang ke Pasar Umum Negara kembali menemui hambatan. Meskipun beberapa pedagang sudah menerima kunci kios, mereka masih enggan memindahkan barang dagangannya. Kondisi pasar yang belum sepenuhnya siap menjadi alasan utama penundaan tersebut.
"Saya sudah dapat kunci, tetapi belum mau pindah. Kios masih kotor dan banyak material bangunan. Selain itu, saya masih bingung lokasi kios karena belum semua kios diberi nomor," ujar Ni Putu Sukani (70), pedagang peralatan upacara adat Bali, saat ditemui detikBali, Jumat (6/9/2024).
Pendapat serupa juga disampaikan pedagang lainnya yang menilai kondisi pasar yang belum bersih dapat merusak barang dagangan mereka. Selain itu, aktivitas konstruksi yang masih berlangsung di sekitar pasar turut menjadi faktor yang menghambat pemindahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih belum selesai, tetapi kami disuruh segera pindah dan berjualan. Tetapi dengan kondisi pasar yang masih ada pekerja dan kotor, siapa yang mau berbelanja?" ujar I Dewa Made Sangri (86), seorang pedagang kain.
Sangri berharap pengerjaan pasar segera diselesaikan sehingga pedagang bisa lebih cepat memindahkan barang dagangan. Sejak pembangunan pasar dimulai, Made Sangri tidak berjualan di pasar relokasi yang berada di area parkir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana.
"Sudah setahun saya tidak berjualan. Sempat mencoba di pasar relokasi selama satu minggu, tetapi tidak ada pembeli, jadi barang dagangan saya bawa pulang lagi. Harapan saya, bisa segera berjualan kembali," imbuhnya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Perdagangan Jembrana, I Komang Agus Adinata, mengakui kondisi pasar memang belum sepenuhnya siap. Namun, pembagian kunci kepada seluruh pedagang masih terus berlangsung.
"Pembagian kunci dilakukan bertahap. Namun, kami tidak memaksa pedagang untuk segera pindah," jelas Adinata.
Adinata menambahkan dinas yang dipimpinnya terus memantau perkembangan proyek dan menargetkan agar semua pedagang sudah dapat beraktivitas di lokasi baru saat soft opening. Namun, ia juga menekankan pentingnya penyesuaian dengan kondisi di lapangan.
"Kami akan melakukan pemindahan barang secara bertahap. Pedagang akan diberikan waktu yang cukup setelah kios dan lingkungan pasar sudah bersih dan layak," tutupnya.
Sebelumnya, proyek pembangunan Pasar Umum Negara di Jembrana, Bali, yang menelan anggaran Rp 140 miliar molor. Akibat keterlambatan ini, kontraktor harus merogoh kocek dalam-dalam karena dikenakan denda sebesar Rp 114 juta per hari sejak 31 Agustus 2024.
Meski belum sepenuhnya rampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana melakukan pemelaspasan proyek Pasar Umum Negara, Kamis (5/9/2024). Para pedagang juga telah diberikan kunci sesuai dilakukan pemelaspasan.
Pemkab Jembrana telah memutuskan untuk melakukan soft opening pada 10 September 2024 untuk mengakomodasi para pedagang. Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, juga mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan Pasar Umum Negara pada pertengah September 2024.
(iws/iws)
