.webp)
Masalah sampah menjadi persoalan pelik bagi tiap daerah selama ini. Kondisi ini makin diperparah dengan meningkatnya volume sampah yang terus bertambah tidak sebanding dengan terbatasnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Hal itu juga terjadi di Kabupaten Jembrana. Masalah sampah menjadi persoalan bertahun tahun mengingat kondisi eksisting TPA Peh yang makin overload. Kondisi itu disadari betul Bupati Jembrana I Nengah Tamba dengan targetnya menyelesaikan persoalan sampah sebagai prioritas kerja.
Tamba berkeyakinan dalam empat tahun masalah sampah di TPA Peh yang estimasinya dihitung berkisar 75.000-100.000 ton bisa diatasi dalam empat tahun. Solusinya, melalui kerja sama pengolahan sampah menjadi RDF (refuse derived fuel).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerja sama pengolahan sampah itu ditandai pengiriman perdana RDF seberat 12 ton hasil pengolahan di TPA Peh menuju pembeli di Jawa Timur.
Sementara dari sisi pengembangan usaha awal, dibantu oleh BPD Bali melalui dana CSR sebesar Rp 300 juta yang diserahkan langsung Direktur Kredit BPD Bali Kadek Lestara Widiatmika.
Bupati Tamba mengatakan masalah sampah bertahun-tahun belum ada solusi maksimal, sehingga menimbulkan tumpukan sampah. Tidak hanya dialami oleh Jembrana, tetapi semua kabupaten lain di Bali dan Indonesia.
"Dengan upaya mengatasi sampah eksisting menjadi RDF ini saya yakin solusi bisa mengatasi tumpukan sampah ini," ujar Tamba, dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).
Kerja sama melibatkan Pemkab Jembrana dengan PT Wisesa Global Solusindo selaku pengelola alat, PT Solusi Bangun Indonesia selaku buyer penerima RDF, pada Selasa (20/8) di TPA Peh, Desa Kaliakah.
Hadir dalam acara peluncuran perdana RDF itu Direktur PT Wisesa Global Solusindo Johan Agus Kurniawan, Direktur Manufacturing SBI Soni Asrul Sani serta Direktur Kredit BPD Bali Kadek Lestara Widiatmika .
Ia meyakini dalam empat tahun kerja sama ini berjalan baik mampu menuntaskan tumpukan gunung sampah di TPA Peh yang diestimasi mencapai 100 ribu ton.
Saat ini, peralatan dari pihak ketiga sudah cukup memadai, hanya perlu beberapa peralatan tambahan. Bupati Tamba sudah meminta Penjabat Gubernur Bali agar mengalokasikan BKK Provinsi Bali untuk menambah peralatan tahun anggaran perubahan 2024.
"Pj Gubernur sudah setuju," imbuh Tamba.
Tamba menyebut sudah banyak kabupaten lain yang akan datang untuk melihat RDF ini. Namun sementara belum menerima kabupaten lain yang akan melihat proses pengolahan RDF.
"Ini merupakan pilot projek. Upaya mewujudkan program ini, bukan pekerjaan mudah," ungkap Tamba.
"Prosesnya selama setahun lebih, hingga akhirnya ada kerjasama dengan pihak ketiga yang bersedia bekerja sama menyediakan peralatan, tanpa harus mengeluarkan anggaran daerah," sambungnya.
Tamba menyampaikan saat ini masih belum mencapai target permintaan volume RDF. Tetapi nantinya, setelah ada penambahan bisa mencapai target volume harian permintaan pihak ketiga yang akan membeli RDF.
"Tujuannya memang untuk membangun negeri. Kita ingin membuktikan bahwa energi terbaru kami bisa dimulai dari Jembrana," terang Tamba.
Sementara itu, Direktur Manufacturing SBI Soni Asrul Sani mengatakan pihaknya sudah memberikan spesifikasi dibutuhkan. Karena itu Ia berharap produk RDF dari TPA ini menghasilkan kadar tertentu yang bisa diterima standar pabrik.
"Khusus untuk RDF yang dihasilkan hari ini dinilainya sudah memenuhi standar," jelas Soni.
Selain itu, untuk pemenuhan kualitas, interaksi dengan pihak pihak yang bekerja sama akan terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar pola RDF ini bisa diterima.
"Ke depan seperti yang bapak Bupati bilang empat tahun cepat atau lambat, tapi kalau bisa ya dipercepat teratasinya. Karena kita punya komitmen energi terbarukan," kata Soni.
"Dan satu lagi energi terbarukan ini juga merupakan program sustainability di pabrik kita yang harus kita jalankan. Dalam waktu 2030 jadi ada target alternatif dari penggunaan bahan bakar Batubara, " pungkasnya.
(anl/ega)
