.webp)
Eks Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali, Idy Muzayyad, menyebut Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Bali di bawah kepemimpinan Muhammad Yunus Razak merupakan acara ilegal.
"Karena sengketa kepengurusan DPW PPP Bali atas nama kepengurusan sebelumnya masih berproses di mahkamah partai," kata Idy kepada detikBali, Jumat (16/8/2024).
Idy juga membantah pemecatan dirinya bersama struktural lainnya karena tidak serius mengurus organisasi. Ia menilai pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Dakwah, Pendidikan, dan Pesantren PPP, M Musyafa' Noer, mengada-ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa ukuran ketidakseriusannya, kepengurusan di seluruh DPC di Bali terbentuk, pencalegan Pemilu 2024 terisi sesuai target, perolehan kursi meningkat dari satu menjadi dua kursi di DPRD Jembrana," ujar Idy.
Idy menuding Plt Ketum Mardiono yang tidak serius mengurus Bali. Sebab, ada dua kerabatnya yang mundur sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dan DPRD Bali. "Dari DCS masih tercantum, tetapi mundur pada saat DCT," ungkap Ketua OKK III DPP PPP itu.
Padahal, lanjutnya, dua kader tersebut disuruh Mardiono maju, tetapi informasi yang Idy dapat, saat itu keduanya mundur karena ditarik kembali oleh Mardiono.
Kemudian, Idy juga membeberkan ketidakseriusan Mardiono lainnya. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu sempat menjanjikan pengadaan ambulans kepada DPW PPP Bali era Idy, tetapi tidak pernah terealisasi. Padahal, Idy dan anggota lainnya rutin mengadakan kegiatan di kantor DPW PPP Bali.
"Hanya saja kegiatan sosial di kantor DPW tidak maksimal karena janji pengadaan ambulans oleh Pak Mardiono pada saat Mukerwil setahun lalu tidak terealisasi alias palsu. Padahal waktu itu disampaikan secara terbuka soal rencana pengadaan ambulans itu," jelas Idy.
Sebelumnya, DPP PPP menganggap eks Plt Ketua DPW PPP Bali, Idy Muzayyad, dan kawan-kawan, tidak serius mengurus kepartaian di Bali. Hal ini yang menjadi alasan pemecatan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Waketum Bidang Dakwah, Pendidikan, dan Pesantren PPP, M Musyafa' Noer, seusai menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PPP Bali di Denpasar, Kamis (15/8/2024).
"Karena dianggap kurang proaktif, kurang serius mengurusi partai sehingga DPP mempunyai pertimbangan yang lain," ujar Musyafa'.
(iws/dpw)
