.webp)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap eks Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Bali, Idy Muzayyad dan kawan-kawan, tidak serius mengurus kepartaian di Bali. Hal ini yang menjadi alasan pemecatan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Dakwah, Pendidikan dan Pesantren PPP, M Musyafa' Noer, seusai menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP Bali di Denpasar, Kamis (15/8/2024).
"Karena dianggap kurang proaktif, kurang serius mengurusi partai sehingga DPP mempunyai pertimbangan yang lain," ujar Musyafa'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan tersebut sudah melalui tahapan dan proses berdasarkan rapat harian. Ia mengeklaim pihak Idy tidak ada masalah dengan keputusan tersebut.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPP Jawa Timur itu, membeberkan pertimbangan dari pergantian struktur DPW PPP Bali adalah kader yang mau bekerja mengurus partai.
"Bali itu potensi untuk PPP besar, sehingga pengurus PAC banyak yang nggak ada, DPC nggak lengkap nggak pernah ada aktivitas apa-apa," ungkap Musyafa'.
Menurutnya, keputusan DPP PPP tidak asal-asalan. Ia menepis pemecatan Idy dan kawan-kawan karena tidak mendukung Plt Ketum Mardiono untuk maju sebagai ketum definitif saat Muktamar PPP tahun depan.
"Nggak ada itu, bukan, nggak ada. Kami belum pernah membicarakan muktamar, ya muktamar sesuai dengan jadwal," tegasnya.
PPP, Musyafa' melanjutkan, saat ini hanya fokus pada menyukseskan Pilkada 2024. Meski begitu, menurutnya hal yang wajar terjadi konflik di internal partai. "Kalau ada kerikil-kerikil di internal itu sudah biasa," tandasnya.
Sebelumnya, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono menunjuk Muhammad Yunus Razak sebagai Plt Ketua DPW PPP Bali periode 2021-2026. Yunus menggantikan Idy Muzayyad setelah dipecat oleh Mardiono beberapa waktu lalu.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Kepengurusan DPW PPP Bali 2021-2026 tertanggal 8 Juli 2024.
Yunus didampingi oleh dua anggota lainnya, yakni Faisal Ahmad sebagai sekretaris dan Nadia Hasna Humaira sebagai bendahara.
Dalam SK tersebut, Mardiono sekaligus membatalkan SK Nomor 0009/SK/DPP/W/V/2021 yang merupakan SK kepengurusan Idy dan kawan-kawan.
"Menugaskan kepada jajaran pelaksana tugas pengurus DPW PPP Bali untuk melakukan konsolidasi organisasi yang efektif dengan melaksanakan musyawarah dan mufakat paling lambat dua bulan dari tanggal diterbitkannya surat keputusan ini," tulis Mardiono dalam SK itu.
(hsa/hsa)
