.webp)
PDI Perjuangan merespons permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakannya di depan rakyat dan bukan meminta maaf.
Respons menohok itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ia pun menyinggung sikap partainya dalam impor beras.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto dalam keterangannya, seperti dikutip dari detikNews, Minggu (4/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hasto, kebijakan Presiden Jokowi harus mengedepankan pertanggungjawaban ketimbang permintaan maaf. "Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut dia.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Jokowi memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf.
Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna. Bekas gubernur DKI Jakarta itu mengaku dirinya tidak bisa memenuhi harapan semua pihak.
"Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ujar Jokowi ketika itu.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
