.webp)
Kodam IX/Udayana sudah merencanakan pengaman menjelang penyelenggaraan Pilkada 2024 di Bali dan Nusa Tenggara (Nusra). Tiga hal diwaspadai, adanya potensi sabotase, kampanye hitam, dan gesekan antarpendukung peserta pilkada.
"Terkait pengamanan pilkada, dari Kodam kami sudah persiapkan secara internal," kata Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayjen Bambang Trisnohadi di Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (20/7/2024).
Ada banyak potensi kerawanan pilkada selain sabotase, kampanye hitam, dan gesekan antarpendukung. Namun, hasil pantauan hingga kini, belum terlihat jelas. Meski begitu, pihaknya tetap waspada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terutama di wilayah kota dengan jumlah penduduk tertinggi. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin rawan terjadi kekacauan saat pilkada. Khusus di Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung adalah dua wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak.
"Saya minta paparan dari tiap komandan korem. Kami rencana gelar 6.000 personel. Dari kodim-kodim dan satuan tempur," kata Bambang.
Menurutnya, konsep pengamanan saat pilkada tidak jauh berbeda dengan saat pileg dan pilpres lalu. Hanya, akan ada penyesuaian metode keamanan yang akan dilakukan.
Termasuk memastikan netralitas tentara selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Bambang mengeklaim tidak ada laporan dan catatan terkait netralitas anggota Kodam IX/Udayana saat pemilu yang lalu.
"Pilpres dan pileg tidak ada catatan sedikitpun tentang netralitas TNI di wilayah Bali Nusra. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kami tetap komitmen menjaga netralitas TNI," ujarnya.
(dpw/dpw)
