.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait rencana relokasi kapal-kapal ikan dari Pelabuhan Benoa, Denpasar, ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali. Relokasi kapal penangkap ikan terkait proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) itu sempat dikeluhkan para nelayan di PPN Pengambengan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan tidak ada friksi antara nelayan dengan kapal kecil dengan pelaku industri perikanan terkait relokasi dari Pelabuhan Benoa ke PPN Pengambengan. Menurutnya, akan ada pengaturan untuk nelayan dengan kapal kecil dan besar selama beroperasi di PPN Pengambengan.
"Dipastikan tidak ada friksi antara nelayan dengan pelaku industri (perikanan)," kata Trenggono seusai membuka The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Denpasar, Jumat (5/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono menjelaskan area operasi para nelayan akan diatur dengan zonasi di PPN Pengambengan. Rencananya, nelayan kecil akan diarahkan mencari ikan di zona sisi barat dan pelaku industri perikanan akan diarahkan di sisi laut yang lebih jauh.
Selain tempat mencari ikan para nelayan kecil dan pelaku industri perikanan, PPN Pengambengan juga akan memiliki tempat pengolahan ikan. "Kami harapkan di situ menjadi suatu industri pengolahan, pendinginan (ikan), dan sebagainya," kata Trenggono.
Menurut Trenggono, proyek PPN Pengambengan saat ini masih dalam tahap kajian. Meliputi kajian lingkungan hidup, jumlah kapal yang akan berlabuh, dan lainnya.
"Masih pendalaman studi. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa dimulai (pembangunan PPN Pengambengan)," pungkasnya.
Nelayan di Pengambengan Keberatan
Sebelumnya, sejumlah nelayan di Pengambengan, Jembrana, keberatan dengan rencana pemindahan kapal dari Pelabuhan Benoa, Denpasar ke PPN Pengambengan. Para nelayan khawatir aktivitas mereka akan terganggu jika kapal-kapal besar dari Benoa dipindahkan ke PPN Pengambengan.
"Kami nelayan Pengambengan keberatan kalau kapal Pelabuhan Benoa itu dipindahkan ke PPN Pengambengan dan masuk ke kolam labuh, karena sangat mengganggu," ungkap salah seorang nelayan Pengambengan, Miftah, Kamis (4/7/2024).
Miftah dan nelayan lainnya mendukung pengembangan PPN Pengambengan. Namun, mereka meminta agar sosialisasi terkait pemindahan aktivitas dari Benoa ke Pengambengan dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
"Kalau dipindah itu seperti apa, kalau digabung, kami nelayan kecil sangat keberatan. Tapi jika teknis kami sudah pegang, ya bagus," imbuhnya.
Kepala PPN Pengambengan, Andi Mannojengi, menjelaskan progres pengembangan PPN Pengambengan masih dalam tahap pelelangan konsultan. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.
"Pengembangan PPN Pengambengan, rencana tahun 2024 ini, karena prosesnya masih pelelangan, jadi masih proses dan dipastikan berlanjut," kata Andi.
Menurut Andi, kapal-kapal penangkap ikan yang sudah rusak telah dipindahkan dari Pelabuhan Benoa ke Pengambengan saat KTT G20 pada November 2022. Andi menjelaskan kapal-kapal yang tidak aktif lebih dari dua tahun di Pelabuhan Benoa akan dipindahkan ke PPN Pengambengan dalam waktu dekat.
Pemindahan kapal-kapal tidak aktif itu dilakukan karena kolam labuh PPN Pengambengan saat ini belum memadai untuk kapal-kapal besar. Kapal-kapal yang tidak aktif ini tidak akan masuk ke wilayah kolam labuh, melainkan di luar kolam labuh.
"Masih banyak proses pemindahan ini, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan karena tidak seperti memindahkan mobil," tandas Andi.
(iws/iws)
