.webp)
Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta meminta proyek pengembangan Pelabuhan Benoa, yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), segera direalisasikan. Salah satu yang dia soroti terkait proyek tersebut adalah keberadaan kapal-kapal yang parkir di area Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.
Parta meminta kapal-kapal ikan tersebut segera dipindahkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana. Menurutnya, kondisi kapal-kapal penangkap ikan yang terparkir di Pelabuhan Benoa kebanyakan sudah tidak layak beroperasi dan kondisinya kumuh.
"Bukan ingin mengusir itu, tetapi segera lakukan relokasi. Kapal-kapal penangkap ikan ditempatkan ke Pengambengan," kata Parta saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pelindo, seperti dikutip dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI, Rabu (3/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu berharap pembangunan BMTH di Pelabuhan Benoa dapat menjadi kawasan terintegrasi. Baik terkait transportasi laut, pariwisata, hiburan, hingga pusat kuliner.
Di sisi lain, Parta menilai progres proyek BMTH di Pelabuhan Benoa tak terlihat sejak setahun terakhir. Ia pun menyinggung sejumlah janji yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat proyek BMTH tersebut mulai diwacanakan.
"Pertama janji adanya destinasi baru, lalu janji kontribusi PAD untuk Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar, serta janji akan merekrut tenaga kerja yang besar," imbuh Parta.
Selain itu, Parta juga menyoroti peran PT KAJA dalam proyek tersebut. Ia meminta peran perusahaan tersebut diperjelas agar proyek BMTH tidak terhambat. "Apakah itu dievaluasi atau cari partner baru, intinya jangan sampai stagnan," pungkas anggota dewan asal Gianyar, Bali, itu.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan jumlah kapal penangkap ikan yang terparkir di Pelabuhan Benoa mencapai ratusan unit. Menurutnya, kapal-kapal ikan tersebut akan dipindahkan secara bertahap ke PPN Pengambengan.
"Pemindahan kapal di Pelabuhan Benoa dilakukan bertahap, target selesai pada 2028," kata Arif dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI tersebut.
Menurut Arif, relokasi kapal ikan dari Pelabuhan Benoa juga sudah dibahas melalui rapat koordinasi yang dihadiri empat menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut ratusan kapal ikan tersebut tidak mungkin diparkir di area BMTH karena akan menjadi landmark pariwisata Bali.
"Tidak mungkin menggabungkan dunia hiburan dengan situasi kapal ikan yang ada di sana," imbuhnya.
Arif menjelaskan proyek BMTH terdiri dari dua area, yakni dumping 1 dan dumping 2. Adapun, dumping 1 akan digunakan untuk kawasan marina dan hiburan. Sedangkan, dumping 2 akan untuk LNG atau zona energi, zona kontainer, hingga area logistik.
(iws/hsa)
