DPRD Bali Minta Pokir Hasil Reses Dialokasikan ke APBD

DPRD Bali Minta Pokir Hasil Reses Dialokasikan ke APBD

Rizki Setyo Samudero - detikBali
Selasa, 25 Jun 2024 21:18 WIB
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra. (Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali)
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra. (Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali)
Denpasar -

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra meminta pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dari hasil reses agar dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nova merasa selama ini pokir hasil reses dirinya dan beberapa anggota dewan lainnya belum sepenuhnya terealisasi.

Permintaan tersebut tertuang dalam pandangan umum gabungan fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. Hal itu mengemuka saat rapat paripurna di kantor DPRD Bali, Senin (24/6/2024).

"Banyak (pokir) yang tidak terprogram. Dalam hal ini mana hal-hal yang penting dalam proses reses teman-teman di DPRD ini yang berkepentingan dengan masyarakat umum," kata Nova saat dihubungi detikBali, Selasa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nova membeberkan salah satu pokir hasil resesnya yang belum terlaksana, di antaranya, keluhan masyarakat di Kecamatan Gerokgak, Buleleng, yang kerap kebanjiran ketika musim hujan datang. Ia berharap aspirasi warga itu diatensi oleh dinas terkait.

"Hal-hal ini kelihatannya sepele. Pokir kami ada 10, ada satu atau dua yang terlaksana," imbuh anggota Komisi I DPRD Bali itu.

ADVERTISEMENT

Politikus Demokrat itu menyerahkan persoalan anggaran kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti aspirasi warga tersebut. Menurutnya, anggota dewan hanya menyampaikan keluhan yang menjadi kepentingan masyarakat umum.

"Dalam reses ada laporan jalan rusak perlu diperbaiki, itu (ranah) Dinas Pekerjaan Umum. Nanti dinas yang survei ke sana untuk mengecek berapa anggarannya," sambungnya.

Nova menegaskan hal itu agar masyarakat mengetahui kewenangan anggota dewan. Ia mengeklaim tugasnya sebagai anggota dewan tak melulu untuk mengamankan suara konstituen.

"Jangan dianggap kami turun ke masyarakat kepentingan konstituen saja, tetapi ada kepentingan-kepentingan umum," pungkasnya.




(iws/iws)

Hide Ads