.webp)
"Keberadaan subak kami ini diancam ditutup berupa pagar tembok permanen. Sehingga subak kami tidak dapat melakukan fungsi seperti biasa, yaitu tidak bisa mengaliri air untuk sawah yang berada di belakangnya," kata Pengurus Subak Paras Jambul, Wayan Juena, Senin (3/6/2024).
Juena tidak mengetahui tujuan warga tersebut menutup aliran subak. Warga tersebut merupakan pemilik lahan di wilayah tersebut.
"Yang nutup pemilik lahan ketiga. Tujuannya dia nutup saya kurang paham. Penutupan ini telah menutup akses telabah (sungai/jaringan irigasi) yang kami miliki dan warisi dari leluhur kami," jelasnya.
Sebelum mengadu ke dewan, Subak Paras Jambul sudah berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan melalui mediasi. Mediasi dilakukan beberapa kali dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya kepala desa, desa adat, Dinas Kebudayaan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sayang, mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Subak Paras Jambul juga telah melaporkan kasus itu ke polisi.
"Telabah ini yang ditutup sehingga alur air untuk menyebrang ini menjadi tertutup itu yang menjadi persoalan kami warga subak," katanya.
Juena meminta DPRD Buleleng bisa memediasi mereka dengan pemilik tanah agar permasalahan cepat selesai. Subak Paras Jambul berharap agar irigasi bisa dikembalikan seperti semula agar aliran air ke sawah tidak terganggu.
"Harapan dari krama (warga) subak sebenarnya tidak banyak. Telabah itu tidak mesti harus dikembalikan lebar seperti dahulu, yang dari sebelumnya itu mungkin ada 1,5 meter lebarnya. Itu tidak masalah. Yang penting bagaimana caranya subak/telabah itu tetap berfungsi sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya," harapnya.
Baca juga: Desa Les Tejakula Masuk 50 Besar ADWI 2024 |
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, yang menerima dan mendengar aspirasi dari anggota Subak Paras Jambul menyampaikan segera mengundang pihak terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan, dan lembaga yang menangani permasalahan adat untuk segera duduk bersama melalui Komisi II.
"Sesuai dengan tugas dan wewenang kami di DPRD Buleleng, tentunya permasalahan ini akan segera kami tindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan serta mengundang pihak-pihak yang berwenang untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak," jelasnya.
(iws/iws)
