.webp)
Organisasi kemasyarakatan (ormas) Patriot Garuda Nusantara (PGN) membubarkan acara Forum Air untuk Rakyat yang digelar oleh Pro Demokrasi (Prodem) Bali di salah satu hotel di Denpasar, Senin (20/5/2024). Forum Air untuk Rakyat merupakan acara diskusi yang digelar aktivis 1998 itu sebagai forum air tandingan World Water Forum (WWF) 2024 di Bali.
Pantauan detikBali di lokasi, sejumlah anggota PGN memaksa masuk ke dalam lokasi diskusi. Mereka berteriak meminta untuk acara tersebut dihentikan. Anggota PGN juga merebut beberapa spanduk yang ada di dalam acara. Mereka berjumlah puluhan orang yang rata-rata menggunakan masker, kaca mata, dan helm.
Salah seorang pentolan ormas PGN, Pariyadi, beralasan pembubaran acara Forum Air untuk Rakyat berdasarkan Peraturan Gubernur Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peraturan Gubernur melarang kegiatan seperti ini. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak adanya kegiatan dan ini sudah tidak benar," ujar Pariyadi.
Dia sempat berdiskusi dengan perwakilan Prodem sekitar 10 menit. Pariyadi tetap ngotot meminta diskusi bubar. PGN akhirnya meninggalkan lokasi acara, tapi mereka mengancam akan kembali datang jika acara berlanjut.
Salah seorang fasilitator sekaligus narasumber acara Forum Air untuk Rakyat, Nyoman Mardika, menghampiri Pariyadi dan mengajak diskusi.
"Saya menghormati (Pj Gubernur Bali Mahendra), saya akan berdiskusi dengan beliau sebagai orang Bali, sebagai orang Indonesia dan sebagai pejabat yang kita hormati," ujar Mardika kepada Pariyadi.
Mardika menyatakan tetap akan melanjutkan acara ini sampai selesai sesuai kesepakatan awal. Menurut dia, acara ini merupakan bagian dari proses demokrasi.
"Hal-hal positif yang ada di WWF kita apresiasi, tapi hal-hal yang harus kita kritisi wajib kita kritisi. Ini bagian dari proses demokrasi yang kita sudah sepakati bersama," ujarnya.
Mardika mengaku sudah menebak jika bakal ada intimidasi dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Namun, dia menegaskan tidak pernah takut untuk menyampaikan pendapat.
"Saya sudah sampaikan juga bahwa dalam berita online hari ini Luhut pun tidak melarang, jadi demonstrasi dipersilakan," ucapnya.
Mardika heran mengapa kelompok masyarakat sipil malah melarang dan intimidasi. Padahal, menurut dia perbedaan adalah hal yang wajar. Tetapi tidak perlu untuk membubarkan acara.
(hsa/hsa)
