Dinilai Berpendapat Saat Sidang, Hakim MK Tegur Menko PMK Muhadjir Effendy

Nasional

Dinilai Berpendapat Saat Sidang, Hakim MK Tegur Menko PMK Muhadjir Effendy

Tim detikNews - detikBali
Jumat, 05 Apr 2024 16:51 WIB
Jakarta -

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Teguran diberikan saat sidang sengketa Pilpres, Jumat (5/4/2024).

Suhartoyo mengingatkan Muhadjir untuk tidak menyampaikan pendapat sebagai pemberi keterangan. "Mohon bapak tidak berpendapat soal itu," kata Suhartoyo seperti dilansir dari detikNews.

Muhadjir adalah salah satu menteri yang dipanggil MK untuk memberikan keterangan dalam sengketa Pilpres. Ada tiga menteri lainnya yang turut dipanggil, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muhadjir awalnya menjelaskan mengenai tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap membagi-bagikan barang ke warga bukan hanya sekarang saja.

"Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir sebagai pemberi keterangan di MK.

"Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau, ketika mendampingi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan," tambahnya.

Menurutnya, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Dia mengatakan Jokowi memang sering melakukan pemantauan untuk mengetahui pelaksanaan program, termasuk bansos.

"Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September, sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah Presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus utk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," ujarnya.

"Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," sambungnya.

Muhadjir mengatakan Jokowi saat ini semakin sering melakukan kunker untuk memastikan tidak ada program prioritas yang mangkrak di akhir masa jabatannya. Dia mengatakan Jokowi juga selalu mengatur kunker-nya sekaligus membagi bansos.

"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi Presiden kemungkinan besar di situ banyak proyek nasional," ujar Muhadjir.

Dia lalu menilai terlalu sulit untuk menilai 100 kunker Jokowi membagi bansos bakal berpengaruh secara nasional. Dia mengatakan hal itu tak masuk akal.

"Sekali lagi, terlalu mushkil kalau hanya 100 kunjungan secara simbolik membagi bansos itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira itu doesn't make sense," ucapnya.

Mendengar keterangan itu, Suhartoyo langsung menegur Muhadjir. Ia mengingatkan agar Muhadjir tidak berpendapat sebagai pemberi keterangan.

Sebagai informasi, sengketa Pilpres 2024 ini diajukan oleh kubu Anies dan kubu Ganjar. Dalam permohonannya, kedua pihak menganggap kunker Jokowi membagi bansos mempengaruhi kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Jawaban Menko Muhadjir Soal Jokowi Ikut Bagi-bagi Bansos':

[Gambas:Video 20detik]

(hsa/iws)

Hide Ads