.webp)
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Ketut Sumedana mengungkap tidak ada kasus Pemilu 2024 di Pulau Dewata yang masuk pengadilan. Musababnya, sejumlah kasus pemilu di Bali dapat diselesaikan secara damai.
"Kalau di Bali (masuk pengadilan) itu enggak ada," kata Sumedana saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Rabu (27/3/2024).
Sumedana menjelaskan beberapa kasus pemilu di Bali memang berpotensi ada pelanggaran. Meski demikian, pelanggaran itu tidak terlalu potensial dan substantif sehingga bisa diselesaikan secara damai. "Sampai keributan tidak ada," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Sumedana menunjuk sebanyak 69 jaksa di Bali untuk menangani kasus pemilu. Kejati Bali juga telah menyiapkan 11 posko di setiap Kejari untuk memantau proses Pemilu.
"Untuk di Kejaksaan tinggi Bali, kami menyiapkan 6-8 jaksa setiap Satkernya (Kejaksaan Negeri) jadi kurang lebih ada 69 Jaksa yang disiapkan untuk menangani Tindak Pidana Pemilu," kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (14/2/2024) dilansir dari detikNews.
Kejati Bali juga menyiapkan 11 Posko untuk di setiap Satker untuk memantau proses pemilihan sampai melaporkan hasil pelaksanaan Pemilu. Sumedana berharap proses pemungutan suara dan penghitungan berlangsung lancar.
"Saya, kita dengan budaya masyarakat Bali yang tinggi dan bermartabat, Bali akan aman dan damai dalam proses pemilihan umum sampai pada tahap penghitungan nanti," katanya.
Pada hari yang sama Sumadena juga menerima Direktur Transmedia Latif Harnoko. Pertemuan Latif dan Sumedana dalam rangka digelarnya CNN Indonesia Awards di Pulau Dewata pada 8 Mei 2024.
CNN Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan CNN Indonesia kepada pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah (BUMD) hingga pihak swasta. Penghargaan diberikan kepada mereka yang memiliki program dan inovasi di bidang tertentu.
(hsa/gsp)
