.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung merekrut sebanyak 2.025 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Formasi tersebut terdiri dari 203 CPNS dan 1.822 PPPK.
Rinciannya untuk CPNS terdiri dari formasi tenaga kesehatan sebanyak 109 dan tenaga teknis sebanyak 94. Sedangkan untuk jumlah kebutuhan PPPK terdiri dari formasi tenaga guru sebanyak 143, formasi tenaga kesehatan sebanyak 68, dan formasi tenaga teknis sebanyak 1.611.
Hal tersebut membuat petugas pemadam kebakaran (damkar) yang berstatus tenaga kontrak di Kabupaten Klungkung merasa resah. Sebab setiap ada informasi pengumuman rekrutmen PPPK, nama mereka tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka khawatir kehilangan kesempatan untuk dapat diangkat menjadi PPPK. Padahal ada petugas yang masa pengabdiannya sebagai petugas pemadam kebakaran sampai belasan tahun.
Seorang petugas damkar di Klungkung, I Wayan P mengaku tim damkar yang sangat dibutuhkan saat terjadi peristiwa kebakaran. Namun mereka justru tidak pernah dilirik oleh pemerintah untuk pendataan menjadi PPPK.
"Walaupun ada penggantiannya, tapi kami kerja full 24 jam. Saat ada pendataan kami tidak diajak," kata Wayan kepada detikBali, Kamis (21/3/2024).
Wayan menjelaskan petugas damkar memiliki tugas tidak hanya sopir saja. Tetapi juga sebagai operator armada damkar, angkat selang, hingga memadamkan api yang memiliki risiko kerja tinggi.
Ia berharap ada solusi dari pemerintah agar nantinya para sopir damkar ini bisa masuk pendataan non-ASN seperti halnya petugas di bidang administrasi, guru, dan tenaga kesehatan. Sehingga kesempatan mereka juga besar untuk ikut seleksi dan diprioritaskan diangkat PPPK.
Sementara, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klungkung Dewa Putu Suarbawa mengatakan ada 24 pegawai dengan sistem kontrak yang tidak masuk database BKN. Terdiri dari 18 orang sopir damkar dan empat pengemudi armada Satpol PP.
"Lalu ada satu personel tidak masuk database BKN karena masa kerja kurang dari 1 tahun saat pendataan tahun 2021 atau per 31 Desember 2021 dan seorang lagi usianya masih di bawah 20 tahun," pungkasnya.
(nor/iws)
