3 Alasan Jokowi Tunjuk AHY Jadi Menteri ATR/BPN

AHY Bersama Jokowi Seusai Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN. Foto: Yussa Ariska

Denpasar -

Presiden Jowo Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan AHY digelar pada Rabu (21/2/2024).

Dikutip dari detikFinance, AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang dirotasi Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ada tiga alasan Jokowi memilih AHY.

Pertama, Jokowi menilai latar belakang AHY sangat mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Jokowi bilang AHY sangat paham untuk memimpin karena memiliki latar belakang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, latar belakang pendidikan AHY baik di militer dan secara akademis juga sangat mumpuni. Jokowi membeberkan deretan pendidikan yang ditempuh AHY.

"Beliau juga alumni Akademi Militer, Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuknya di Kementerian ATR/BPN," beber Jokowi seusai melantik AHY di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Ketiga, Jokowi menyebutkan untuk memimpin Kementerian ATR/BPN butuh keahlian manajemen yang baik. Nah dari sederet latar belakang yang dipaparkan tadi, Jokowi yakin AHY mampu menjalankan kepemimpinan di Kementerian ATR/BPN.

"Karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," pungkas Jokowi.

3 Tugas Utama AHY

Jokowi juga memberikan tiga khusus buat AHY yang memimpin Kementerian ATR/BPN selama 8 bulan ke depan. Tugas yang pertama adalah berkaitan dengan pembuatan sertifikat elektronik bagi masyarakat. Jokowi meminta hal ini dilakukan secara masif.

"Saya tadi sampaikan tiga hal ke pak Menteri BPN yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," ungkap Jokowi.

Tugas yang kedua cukup spesifik, Jokowi meminta AHY mengurus urusan pertanahan soal carbon trading. Menurutnya banyak pihak yang ingin masuk ke sektor tersebut.

"Yang kedua untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," sebut Jokowi.

Terakhir, Jokowi meminta agar target program sertifikasi PTSL sebanyak 120 juta sertifikat untuk segera dikebut penyelesaiannya.