.webp)
Uang transport bimbingan teknis (bimtek) dan pelantikan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Karangasem, Bali, belum cair. Nominalnya Rp 250 ribu per orang dengan rincian Rp 150 ribu saat bimtek dan Rp 100 ribu ketika pelantikan KPPS.
Total ada sebanyak 11.739 orang KPPS di Karangasem. Maka, total uang transport untuk bimtek dan pelantikan bagi KPPS di Karangasem yang belum dicairkan mencapai Rp 2,934 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem I Putu Darma Budiasa mengatakan keterlambatan pembayaran uang pengganti transport untuk KPPS disebabkan karena lambatnya proses administrasi. Sebab, pencairannya melibatkan banyak pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk pencairan uang tersebut tidak semudah mengambil uang dari saku sendiri. Ada banyak proses yang harus dilalui," kata Budiasa saat dikonfirmasi, Senin (29/1/2024).
Uang transport untuk bimtek dan pelantikan dikelola oleh KPU Karangasem untuk semua KPPS. Namun, karena harus ada makanan serta minuman saat pelantikan dan bimtek sehingga tidak mungkin dilakukan sendiri oleh KPU.
KPU Karangasem kemudian memohon ke pusat agar uang untuk pelantikan dan bimtek KPPS dikelola oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Menurut Budiasa, ternyata hal itu bisa dilakukan.
Sayangnya, surat persetujuannya baru turun H-1 pelantikan KPPS. Di satu sisi, penyaluran uang dari KPU ke PPK dan PPS memerlukan proses administrasi yang melibatkan lembaga lain. Salah satunya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
"Kami harus mengusulkan dulu ke KPPN, kalau sudah ada syarat pembayaran baru kami mengurus ke bank untuk melakukan transfer ke rekening biro PPK atau PPS. Jadi pasti dibayarkan namun ada keterlambatan,"kata Budiasa.
Budiasa menyebut keterlambatan pembayaran pengganti uang transport untuk KPPS bukan hanya terjadi di Karangasem. Hal yang sama juga terjadi di beberapa wilayah.
Keterlambatan uang transport bimtek dan pelantikan juga sudah disampaikan ke seluruh KPPS di Karangasem. Budiasa mengeklaim bahwa semua KPPS di Kabupaten Karangasem sudah memahami hal tersebut.
"Saat ini prosesnya masih di bank. Paling lambat minggu ini sudah terbayarkan untuk uang transport tersebut sebesar Rp 250 ribu ke masing-masing KPPS secara langsung oleh PPK atau PPS," kata Budiasa.
(hsa/gsp)
