.webp)
Belasan warga di Nusa Penida, Klungkung, Bali, dilarang mencoblos di dua tempat pemungutan suara (TPS) yang dibangun di Balai Banjar Sental Kangin, Desa Ped. Belasan warga itu dilarang menggunakan hak pilih di sana karena tersangkut masalah tanah pinggir pantai.
Perbekel Desa Ped, Wayan Dartawa mengatakan ada 17 orang yang ditolak warga mencoblos di dua TPS di sana. Bahkan mereka ditolak warga untuk masuk ke wilayah banjar.
"Warga kami menolak jika warga 17 pemilih ini untuk masuk ke banjar di mana TPS 17 dan 18 ditempatkan. Muncul pilihan pindah lokasi TPS atau tetap di sana tapi warga yang berkasus adat ini diizinkan masuk untuk memberikan hak pilihnya," kata Dartawa saat dihubungi detikBali, Selasa (16/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dartawa mengatakan masalah ini sudah beberapa kali dimediasi. Namun sampai saat ini belum menemukan jalan keluar. Sementara, kasus tanah yang dipermasalahkan warga masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Semarapura.
Sempat ada pilihan dua TPS itu dipindahkan dari balai banjar ke tempat lain. Ada yang mengusulkan pura, pos kamling, dan sekolah.
"Pilihan sekolah ini masih ditolak karena dianggap jauh sekitar 900 meter dari lokasi balai banjar. Saat ini kami menunggu dari KPU Klungkung sebagai penyelenggara untuk memutuskan seperti apa nantinya," imbuhnya.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nusa Penida, I Kadek Muliastawan, akan ada rapat antara KPU, camat, pihak desa, dan polisi untuk menyelesaikan masalah itu. Rapat ini akan digelar besok, Rabu.
"Kami sudah sampaikan ke KPU Klungkung, agar pencoblosan di dua TPS berjalan lancar, aman, dan tertib serta terlindunginya hak pilih warga," ujarnya.
(dpw/gsp)
