KPU Petakan Potensi Kecurangan Saat Pemilu 2024, Wajibkan Ada Simulasi di TPS

KPU Petakan Potensi Kecurangan Saat Pemilu 2024, Wajibkan Ada Simulasi di TPS

Aryo Mahendro - detikBali
Minggu, 24 Des 2023 12:30 WIB
Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (24/12/2023). (AryoMahendro/detikBali).
Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (24/12/2023). (AryoMahendro/detikBali).
Denpasar -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mulai memetakan potensi kecurangan saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk kemungkinan terjadinya kecurangan saat masa pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyebut selama ini belum pernah ada kecurangan apapun di Bali dalam beberapa pemilu. Meski begitu, ia berjanji akan mencari tahu penyebab jika ada pelanggaran saat Pemilu 2024.

"Misalnya TPS 1 ada kecurangan. Kami akan lihat, ada kecurangan atau tidak. Kalau KPU yang salah, kami buka di sini," kata Lidartawan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (24/12/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, ia meminta para peserta Pemilu 2024 untuk tidak membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Semua sengketa pemilu di Bali, kata dia, sebaiknya diselesaikan di Bali saja.

"Perselisihan hasil pemilu itu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kami selesaikan di sini. Ngapain lagi ke MK," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Simulasi di TPS

Sementara itu, KPU Bali juga mewajibkan ada simulasi pemungutan suara atau pencoblosan di TPS yang sebenarnya. Simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 itu digelar pada minimal satu desa di tiap kabupaten/kota di Bali.

"Masing-masing kabupaten dan kota (wajib gelar simulasi) di satu desa," kata Lidartawan.

Lidartawan menjelaskan simulasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan suatu wilayah melaksanakan pemungutan suara. Termasuk dari sisi kesiapan logistik hingga teknis saat membuka dan melipat kertas suara di TPS.

Menurutnya, setiap desa memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Ia memastikan KPU Bali turut melakukan pengawasan selama simulasi tersebut berlangsung.

"Nanti akan kami lakukan sosialisasi tentang bagaimana melipat dan membuka surat suara itu," kata Lidartawan.

Lidartawan mengungkapkan saat ini proses perekrutan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) masih berlangsung. Ia memastikan jumlah KPPS yang direkrut tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. "Masih dalam proses (perekrutan). Kami pastikan semuanya akan terekrut," pungkasnya.




(iws/iws)

Hide Ads