Hanura Siapkan Sanksi Bagi Kader yang Tak Mampu Mencapai Target di 2024

Badung -

Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Hanura Abdul Aziz mengungkapkan partainya menyiapkan hukuman bagi para kader yang tak mampu mencapai target suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, sanksi tersebut akan dituangkan dalam peraturan organisasi (PO) dan pakta integritas untuk para kader maupun caleg yang tidak totalitas memperjuangkan target partai.

"Kami ada reward dan punishment (penghargaan dan hukuman) lewat PO. Terkait caleg yang tidak linier dalam bergerak, akan tidak dilantik meskipun ia memenuhi jumlah suara. Kedua, kalau saat pencalegan dia tidak kontribusi secara riil, ancaman PAW sudah kami siapkan," kata Aziz saat gelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pembekalan Caleg Hanura di Seminyak, Badung, Bali, Minggu (26/11/2023).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Bali I Kadek Arimbawa merespons ancaman serius yang didapat caleg terpilih pada 2024 jika melanggar aturan kampanye. Mereka yang lolos jadi anggota dewan di tingkat kabupaten hingga pusat, tidak akan dilantik jika sebelumnya terbukti berkampanye dengan partai lain.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Arahan DPP tidak ada istilah kawan-kawan bergandeng tangan dalam berkampanye dengan (caleg) partai-partai lain. Semua di kabupaten sampai provinsi maupun DPR RI akan ada surat PO dari DPP dan ada sanksinya," jelas Arimbawa atau yang akrab disapa Lolak itu.

Anggota DPD RI dua periode ini menegaskan seluruh ketua DPD Hanura sudah mendapat arahan langsung dari Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO)."Karena itu besok atau dua hari PO DPP akan dibuat. Semua caleg kabupaten, provinsi, kalau ada bukti foto, video mengajak calon anggota dari partai lainnya, siap-siap tidak dilantik. Semua akan menandatangani pakta integritas," imbuh politikus asal Klungkung itu.

Arimbawa menuturkan partainya berangan-angan membentuk fraksi sendiri di DPRD Bali. Ia pun optimistis Hanura Bali bisa merebut satu kursi DPR RI di Senayan. "Kami mengumpulkan calon (legislatif) tingkat kabupaten sampai DPR RI. Perintah DPP menargetkan Bali bisa lolos satu kursi di DPR RI," pungkasnya.