.webp)
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Bali menargetkan bisa menambah kursi di DPRD pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Saat ini, Hanura memiliki 15 kader yang menjadi dewan tingkat kabupaten/kota di Bali.
Ketua DPD Hanura Bali I Kadek Arimbawa menuturkan partainya bahkan berangan-angan membentuk fraksi sendiri di DPRD Bali. Ia pun optimistis Hanura Bali bisa merebut satu kursi DPR RI di Senayan.
"Kami mengumpulkan calon (legislatif) tingkat kabupaten sampai DPR RI. Perintah DPP menargetkan Bali bisa lolos satu kursi di DPR RI," ungkap Arimbawa saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pembekalan Caleg Hanura Bali di Seminyak, Badung, Minggu (26/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Lolak itu menyebut keterwakilan kader Hanura di kursi parlemen tingkat kabupaten sampai provinsi menjadi mesin penyokong yang kuat untuk merebut satu kursi DPR RI. Ia mengeklaim perolehan suara Hanura di Bali juga akan meningkat sebagai efek dukungan terhadap Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024.
"Kerja sama partai ini bukan (sekadar) partai koalisi. Jadi di mana paslon ini menang, empat partai pendukung juga harus dapat menang. PDIP, Hanura, Perindo, dan PPP. Itu sudah dibahas di tingkat nasional oleh ketua umum partai-partai," imbuh Arimbawa.
Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Hanura Abdul Aziz setali tiga uang. Menurutnya, Hanura Bali punya modal mengantarkan satu kadernya ke DPR RI.
"Dengan adanya 15 anggota DPRD di kabupaten dan satu orang di provinsi, jika linier suara kabupaten sampai pusat, maka target 2024, minimal satu kursi perwakilan DPR RI dari Bali ini akan tercapai," sebut Abdul Aziz.
Abdul Aziz berpendapat bertarungnya Ketua DPD Hanura Bali Kadek Arimbawa di luar provinsi Bali, yakni daerah pemilihan Sulawesi Tengah, juga menjadi kekuatan tambahan bagi Hanura. "Jadi bisa mendapat dua kursi. Satu dari Bali dan satu dari dapil yang dituju oleh ketua DPD Hanura Bali (Sulteng)," sambungnya.
Aziz menegaskan Hanura menyiapkan sanksi untuk kadernya yang tidak bergerak optimal meraih pemenangan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, sanksi tersebut akan dituangkan dalam peraturan organisasi (PO) dan pakta integritas untuk para kader maupun caleg yang kurang berkontribusi.
"Kami ada reward dan punishment (penghargaan dan hukuman) lewat PO. Terkait caleg yang tidak linier dalam bergerak, akan tidak dilantik meskipun ia memenuhi jumlah suara. Kedua, kalau saat pencalegan dia tidak kontribusi secara riil, ancaman PAW sudah kami siapkan," tandas Aziz.
(iws/iws)
