Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menjalin kerja sama dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) Bali. Tujuannya untuk memperkuat pemerintahan digital.
"Hari ini kami lakukan kerja sama dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau Umited in Diversity (UID) Bali yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi reformasi birokrasi dengan digitalisasi yang berdampak dan terpadu," ujar Anas dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan UID di Kura-Kura Bali, Denpasar, Jumat (17/11/2023).
Anas menguraikan ada tiga hal aktual yang segera ditindaklanjuti oleh UID Bali dalam dukungan implementasi pemerintah digital. Pertama, sebagai asesor eksternal, dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menjadi UID Sebagai center of excellence dalam dukungan pembinaan penerapan pemerintah digital di daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, lanjut Anas, dukungan strategis dalam perwujudan sembilan layanan SPBE Prioritas sebagai upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dalam Perpres yang akan segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
"(Ketiga) serta sebagai bagian PMO SPBE Nasional dalam sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional. Sehingga memadukan langkah dalam orkestrasi nasional," lanjut politikus PDI Perjuangan itu.
Penandatanganan ini, kata Anas, merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Ruang lingkup kerja sama yang dilakukan meliputi sembilan bidang, yaitu, pengawasan, akuntabilitas kinerja aparatur, pengembangan SDM aparatur, pelayanan publik, kelembagaan, tata laksana, SPBE, serta pendidikan dan penelitian.
Ketua Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) Tantowi Yahya mengungkapkan ini merupakan proses yang panjang yang akan dilakukan secara terdistribusi, modular, serta integratif dengan pendekatan ekosistem. Oleh sebab itu, pendekatan penguatan SPBE di setiap daerah akan berbeda sesuai dengan situasi daerah masing-masing.
"UID berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi dan pengembangan SPBE. Kami percaya bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan," ujar Tantowi Yahya.
(nor/iws)