.webp)
Kader senior PDI Perjuangan Bali sekaligus anggota DPR RI I Nyoman Parta buka suara soal alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) mencopot baliho Ganjar-Mahfud saat kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar karena mengganggu estetika. Ia menyebut alasan itu hanya dibuat-buat.
"Alasan melepas itu kan persoalan estetika. Kalau estetika kan berarti mengganggu keindahan. Lalu kenapa dipasang lagi? Berarti kan alasannya dibuat-buat," ujar Parta di kantor DPD PDIP Bali, Kamis (2/11/2023).
Lebih lanjut, ia menentang keras tindakan-tindakan yang melawan demokrasi. Ia mendesak Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk memasang kembali baliho tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PDIP, lanjut Parta, menolak hal serupa terjadi lagi. Parta mengatakan dalam demokrasi, sosialisasi diberikan jaminan dan ketentuan oleh undang-undang agar masyarakat mengetahui siapa yang akan jadi calon presiden.
"Jangan alasan presiden datang tidak boleh ada baliho. Rasionalitasnya yang saya tidak temukan. Ada presiden datang, baliho harus dilepas, jadi saya tidak menemukan rasionalitasnya," jelas Parta.
"Belum dipasang. Artinya tidak semua dilepas itu dipasang," imbuhnya.
"Seharusnya Pemprov pasang lagi, kalau dia disuruh Pj Gubernur Bali menugaskan Satpol PP-nya melepas, dia harus memasang lagi," tegas pria asal Gianyar itu.
Saat ditanya siapa yang dimaksud, ia menganggap semuanya pasti sudah tahu. "(Mendesak?) ya harus dipasang lagi," tandasnya.
Sebelumnya, baliho Ganjar dan Mahfud yang terpajang di sekitar lokasi kunker Presiden Jokowi di Balai Desa Batubulan dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Pantauan detikBali di sana, baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP pada Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 10.30 Wita menjelang kedatangan Jokowi.
(nor/gsp)
