.webp)
Warga Desa Adat Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, menggelar aksi protes. Pasalnya, janji terhadap masyarakat yang akan dibuatkan akses ke Pantai Sidakarya yang kini masih tertutup hutan bakau (mangrove) tidak kunjung dipenuhi.
Bendesa Adat Sidakarya I Ketut Suka mengatakan sebelumnya sudah melakukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memohon akses ke pantai. Sayangnya, akses ke Pantai Sidakarya yang hendak dipakai untuk menggelar upacara agama hingga kini belum terealisasi.
"Ke kementerian sampun memohon nika (itu) agar diberikan akses. Cuma sejauh ini belum pasti. Padahal, sudah dijanjikan dulu diberikan akses ke pantai demi kepentingan adat keagamaan," kata Suka kepada detikBali, Rabu (1/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pantauan detikBali, warga menggelar aksi protes dengan berangkat ke Pantai Sidakarya secara beramai-ramai menggunakan jukung. Jukung diberangkatkan melalui Pantai Mertasari.
Suka mengungkapkan aksi protes digelar oleh masyarakat dengan memasang spanduk di Pantai Sidakarya. Spanduk tersebut dipasang oleh masyarakat guna meluapkan rasa kekecewaannya karena akses ke Pantai Sidakarya tak kunjung terealisasi.
Suka mengatakan pembangunan akses ke Pantai Sidakarya sudah ada sinyal akan segera diwujudkan. Pihaknya di Desa Adat Sidakarya kemudian sudah bersiap-siap untuk menggelar upacara di Pantai Sidakarya.
Desa Adat Sidakarya berencana menggelar upacara agama pada 12 Desember 2023 mendatang di Pantai Sidakarya. Sayangnya hingga kini belum ada kepastian mengenai akses jalan ke Pantai Sidakarya.
Suka mendengar kabar bahwa KLHK belum merealisasikan akses jalan ke Pantai Sidakarya karena masih ada perkara hukum. Sebab, status Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai sedang diperkarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahli) karena ada perubahan zona.
"Akhirnya (akses ke Pantai Sidakarya) tidaklah diberikan sampai mangkin nika karena masih kasus nika di PTUN. Jadi dari kementerian nika kan belum bisa dia mungkin (memberikan akses ke Pantai Sidakarya), karena masih dalam proses banding," ungkapnya.
Menurut Suka, timbul rasa kekecewaan dari masyarakat karena upacara yang rencananya digelar di Pantai Sidakarya tidak bisa direalisasikan. Sebab, upacara hanya tinggal menghitung waktu sebulan lagi. Masyarakat Desa Adat Sidakarya merasa seperti tidak mendapatkan perhatian.
"Padahal tujuan kita niki setelah terjadinya pandemi COVID-19 memang pihaknya dibenarkan untuk melaksanakan upacara tersebut untuk kembali menyeimbangkan alam. Kita sudah berusaha seperti itu, tidak menunggu dari pemerintah. Kita berinisiatif seperti itu tapi diresponsnya belum ada. Nah pilih-pilih yang kita dengar nika ada permasalahan dari WALHI," ungkapnya.
Suka mengungkapkan banyak masyarakat Desa Adat Sidakarya yang mempertanyakan sikap WALHI. Sebab WALHI selama ini disebut bungkam dalam berbagai kasus di wilayah Pelabuhan Benoa yang merusak lingkungan.
Di sisi lain, WALHI langsung mempermasalahkan ketika warga Desa Adat Sidakarya yang meminta akses jalan ke pantai. Padahal, jelas Suka, mangrove di kawasan Pelabuhan Benoa banyak juga yang diuruk dan dapat dilihat secara riil oleh masyarakat.
"Banyak masyarakat bertanya kalau di Benoa itu ke mana saja WALHI, kok tidak pernah ada suara. Sedangkan kami di Sidakarya ini belum ada apa-apa kok sudah intens sekali. Nah itulah yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Sedangkan kami minta akses ke pantai saja. Bahkan untuk akses nika kan kami mintanya dari normalisasi," urai Suka.
Dia mengungkapkan akses ke Pantai Sidakarya kini hanya bisa dijangkau lewat laut. Mereka yang ingin pergi ke Pantai Sidakarya harus berangkat menggunakan kapal atau jukung menuju pantai tersebut.
"Kan aneh kami ke pantai nika lewat laut. Kalau di Sidakarya kami ke pantai lewat laut. Biasanya orang ke laut kan lewat pantai. Itu masyarakat kota, terutama masyarakat nelayan kami merasa agak kecewa," terangnya.
(hsa/nor)
